Bamsoet Soroti Politik Akal Sehat sebagai Kunci Stabilitas dan Rekonsiliasi Bangsa
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpijak pada rasionalitas dan rekonsiliasi untuk menjaga stabilitas nasional. Ia mengajak publik merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia yang pernah diwarnai polarisasi tajam, sambil menegaskan urgensi politik yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas ego sektoral.
Pernyataan dalam Peluncuran Buku
Pernyataan itu disampaikan Bamsoet saat peluncuran buku 'Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung' karya jurnalis senior Joseph Osdar di Parle Resto, Senayan Park, Jakarta, Minggu (15/2). Ia menjelaskan, "Politik akal sehat adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun sangat krusial bagi keselamatan negara."
Bamsoet mencontohkan keputusan menata kembali sistem perekonomian Indonesia sesuai amanah konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33 sebagai landasan konstitusional yang menekankan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, dan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Kenangan Pertemuan dengan Prabowo
Bamsoet juga membagikan kenangannya saat masih menjadi wartawan muda 40 tahun lalu, ketika pertama kali berjumpa dengan Danjen Kopassus Mayjen TNI AD Prabowo Subianto di Markas Komando Pasukan Khusus di Cijantung, Jakarta. Dari pertemuan itu, ia mengaku mendapat kesan mendalam dan memahami tidak semua perwira berpangkat jenderal memiliki pengalaman bertempur di lapangan mempertaruhkan kedaulatan bangsa.
Hal itu terkait respons Prabowo atas tulisannya berjudul "Prabowo, Jenderal Bisnis Bagi Kesejahteraan Prajurit" yang menjadi sampul majalah INFO BISNIS yang dipimpin Bamsoet saat itu. "Saya ingat betul saat itu Prabowo dengan tegas mengatakan, 'Saya jenderal perang, bukan jenderal golf'. Kalimat itu membekas hingga hari ini sebagai simbol karakter yang autentik, tegas, dan tidak mau terjebak dalam politik pencitraan yang sifatnya kosmetik," kenang Bamsoet.
Pandangan Akademisi dan Mantan Pejabat
Dalam kesempatan yang sama, akademisi Rocky Gerung menceritakan pengalamannya saat mengusulkan agar Prabowo menyerang balik Presiden Joko Widodo dalam debat capres/cawapres 2019 dengan menggunakan buku Francis Fukuyama berjudul The Great Disruption. Usulan itu, kata Rocky, ditolak Prabowo karena dinilai tidak sopan dan dapat mempermalukan Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai presiden.
"Harus saya akui, Prabowo memang punya semacam sense of keperwiraan. Dia tidak ingin menghina Presiden Jokowi di atas panggung," jelas Rocky.
Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai buku tersebut sebagai dokumentasi penting atas fase rekonsiliasi nasional. Ia menyoroti bagaimana instrumen seperti pemberian maaf, pertemuan elit, hingga konsolidasi kekuatan politik menjadi bagian dari proses pemulihan kolektif bangsa.
"Buku ini dengan apik memaparkan bagaimana instrumen seperti pemberian maaf, merangkul lawan, hingga konsolidasi elit menjadi bagian dari healing process bangsa kita. Dalam kacamata konstitusi, stabilitas adalah prasyarat bagi tegaknya hukum," urai Jimly.
Jimly juga mengingatkan konstitusi mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan stabil. Menurutnya, tanpa stabilitas politik, agenda pembangunan, reformasi birokrasi, hingga perlindungan hak-hak konstitusional warga negara berisiko terhambat.
Penilaian dari Pejabat Lainnya
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menilai buku karya Joseph Osdar menghadirkan sudut pandang kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian kepada bangsa dan negara. Aries menyebut Prabowo konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari program-program seperti:
- Makan bergizi gratis
- Penguatan UMKM
- Koperasi nelayan
- Koperasi Merah Putih
- Sekolah rakyat
Aries juga menekankan tiga karakter utama yang menurutnya wajib dimiliki seorang pemimpin, yakni moralitas, kapabilitas, dan elektabilitas, yang ia nilai melekat pada diri Prabowo.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mengarahkan ulang kebijakan ekonomi agar kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut agenda yang didorong Prabowo sebagai "koreksi terhadap neoliberalisme" yang dinilai membuat praktik liberalisasi ekonomi melampaui batas.
"Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat," kata Fadli.
Fadli mengklaim mengenal Prabowo sejak aktif bersama di Center for Policy and Development Studies (CPDS) pada 1993. Ia menilai kebijakan yang dijalankan saat ini merupakan eksekusi dari "dialektika pemikiran panjang".
Dukungan dari Berbagai Tokoh
Peluncuran buku "Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung" ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain:
- Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung
- Menkomdigi RI Meutya Hafid
- Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang
- Anggota Komisi III DPR RI F-PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi
- Robert Kardinal (F-Golkar)
- Mantan Ketua MK Prof. Jimly Asshiddiqie
- Mantan Dubes Indonesia untuk Singapura Suryopratomo
- Pengusaha Jerry Hermawan Lo
- Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman
- Mantan Ketua DPR Setya Novanto
Kehadiran berbagai tokoh dari berbagai latar belakang ini menunjukkan dukungan luas terhadap konsep politik akal sehat yang diusung dalam buku tersebut, sekaligus mencerminkan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi nasional yang sedang berlangsung.
