Mensesneg: 8.000 Prajurit TNI Siap Dikirim sebagai Pasukan Perdamaian ke Gaza
Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Palestina sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa sekitar 8.000 prajurit TNI telah disiapkan untuk bergabung dalam misi kemanusiaan ini, meskipun proses pengiriman dan detail teknisnya masih dalam pembahasan intensif.
Proses Pengiriman Masih Dikoordinasikan
"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000," ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dia menegaskan bahwa keputusan final mengenai lokasi penempatan, seperti wilayah Rafah yang sempat diwacanakan, serta jumlah pasti personel, masih menunggu kesepakatan lebih lanjut. "Kita baru mempersiapkan diri, sewaktu-waktu sudah ada kesepakatan, kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan," tegasnya.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP, yang terdiri dari delapan negara muslim termasuk Indonesia, diharapkan dapat:
- Meredakan eskalasi konflik di Gaza.
- Membuka akses bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan.
- Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan meringankan penderitaan warga.
Persiapan Internal TNI AD Sudah Dimulai
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengonfirmasi bahwa persiapan internal telah dilakukan. "Sudah, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti zeni, kesehatan, yang sering, seperti itu kami siapkan," jelas Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Fokus pelatihan diarahkan pada kemampuan teknis seperti kesehatan dan zeni (teknik) yang relevan dengan kebutuhan rekonstruksi dan bantuan di wilayah konflik.
Maruli menyebut bahwa jumlah personel yang akan dikirim diperkirakan sekitar 5.000 hingga 8.000 prajurit, setara dengan satu brigade, namun hal ini masih bergantung pada hasil negosiasi di tingkat Mabes TNI. "Ya, bisa satu brigade, 5.000–8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang," tuturnya. Peran TNI AD saat ini terbatas pada penyiapan pasukan sesuai permintaan, sementara keputusan strategis seperti waktu keberangkatan dan lokasi ditentukan oleh komando yang lebih tinggi.
Menunggu Prosedur Kenegaraan dan KTT BoP
Prasetyo juga menyampaikan bahwa iuran keanggotaan Indonesia di BoP belum dibayarkan karena masih menunggu proses teknis dan prosedur kenegaraan. "Belum (bayar iuran). Nanti kan ada teknisnya, urusan negara itu kan tidak mudah. Ada prosedurnya, ada tahapannya," imbuhnya. Terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP yang akan digelar pada 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan, namun kehadirannya belum dapat dikonfirmasi.
Dengan persiapan yang telah dimulai, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian global, khususnya dalam meredakan konflik di Palestina dan membantu warga Gaza yang terdampak.
