Survei Median: Mayoritas Publik Indonesia Tolak Keanggotaan Board of Peace Trump
Sebuah survei terbaru yang dirilis oleh Median mengungkapkan bahwa lebih dari separuh publik Indonesia tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum perdamaian yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 50,4 persen responden menolak keikutsertaan Indonesia, sementara hanya 34,8 persen yang mendukung, dan 14,8 persen lainnya belum menentukan sikap.
Metodologi dan Kesadaran Publik tentang Board of Peace
Survei ini dilakukan melalui metode kuesioner yang disebarkan secara proporsional kepada akun media sosial di seluruh Indonesia, dengan target 1.200 sampel dalam kurun waktu 10-14 Februari 2026. Dari data yang diperoleh, 78,8 persen responden mengaku mengetahui keberadaan Board of Peace, dengan rincian 31,2 persen tahu secara detail dan 47,6 persen hanya pernah mendengar.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, menjelaskan bahwa dari kelompok yang tahu secara detail, terdapat lima hal utama yang terlintas dalam pikiran publik saat ditanya tentang Board of Peace:
- Forum ini dianggap sebagai tandingan PBB (20,2 persen)
- Dibuat untuk menengahi konflik Palestina dan Israel (18 persen)
- Forum buatan Amerika dan Donald Trump (17,8 persen)
- Taktik Amerika dan Israel untuk menguasai Gaza (8,2 persen)
- Forum perdamaian dunia (5,4 persen)
Alasan Penolakan dan Dukungan dari Publik
Bagi responden yang setuju Indonesia bergabung, tiga alasan utama yang mendasari sikap mereka adalah:
- Untuk mendukung kemerdekaan Palestina (15 persen)
- Dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional (10,2 persen)
- Sebagai upaya perdamaian dunia (9,2 persen)
Sementara itu, bagi mereka yang menolak, alasan utamanya meliputi:
- Board of Peace dianggap hanya sebagai upaya Amerika dan Israel untuk menguasai Gaza (14,6 persen)
- Keanggotaan Indonesia dinilai akan menjadi pemborosan uang jika harus menyetor Rp17 triliun (9,6 persen)
- Kenyataan bahwa Palestina hingga saat ini belum merdeka (6,8 persen)
Lebih lanjut, survei ini juga mengungkapkan bahwa 67,7 persen responden setuju dengan pendapat bahwa Board of Peace hanya akan menguntungkan Amerika dan Israel, menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap forum tersebut.
Perbedaan Sikap Berdasarkan Latar Belakang Organisasi
Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sikap yang menarik berdasarkan afiliasi organisasi. Orang Nahdlatul Ulama (NU) tercatat lebih banyak yang setuju Indonesia masuk Board of Peace, dengan persentase mencapai 53,2 persen, bahkan melebihi dukungan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) yang sebesar 44,5 persen. Sebaliknya, hanya 13,9 persen simpatisan Muhammadiyah yang mendukung keikutsertaan Indonesia.
Rico Marbun mengemukakan bahwa simpatisan NU cenderung lebih bisa menerima solusi dua negara (two state solution) dalam konflik Palestina-Israel, sehingga mereka memandang Board of Peace sebagai mediator yang pragmatis. "Saya pikir tema itu (BoP) bisa diterima oleh sampel yang mengaku dirinya NU. Tapi di sisi lain, ada ketidakpercayaan yang cukup besar apakah tema ini akan menguntungkan Amerika dan Israel saja, tanpa mengikutkan orang Palestina juga," ujarnya.
Survei ini memberikan gambaran jelas tentang sentimen publik Indonesia terhadap isu keanggotaan Board of Peace, di mana penolakan mayoritas didorong oleh kekhawatiran akan dominasi kepentingan asing dan pertimbangan finansial.
