Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah III Majelis Syura (MMS) pada 25-26 Juli 2026 di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman dan dihadiri seluruh anggota Majelis Syura dari 34 provinsi ini menghasilkan empat rekomendasi strategis merespons dinamika ekonomi, sosial, dan politik nasional dan global.
Empat Rekomendasi MMS III PKS
Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, dalam keterangan resminya pada Selasa (28/7/2026) menjelaskan bahwa rekomendasi pertama adalah dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang berkeadilan. "PKS mendukung penuh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ekonomi yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Almuzzammil.
Rekomendasi kedua berkaitan dengan pengarusutamaan sumber daya dalam negeri berbasis ekonomi syariah. PKS mendorong pemerintah segera membangun ekosistem regulasi dan kelembagaan untuk meningkatkan kemandirian pendanaan nasional melalui optimalisasi wakaf produktif dan pengembangan industri halal. "PKS mendorong pemerintah agar segera membangun ekosistem regulasi dan kelembagaan demi meningkatkan kemandirian pendanaan nasional melalui pengarusutamaan sumber daya dalam negeri yang berbasis pada ekonomi syariah seperti optimalisasi wakaf produktif dan pengembangan industri halal," tambah Almuzzammil.
Rekomendasi ketiga menyoroti keprihatinan PKS atas maraknya praktik korupsi, LGBTQ+, judi online, pinjaman online ilegal, dan penyalahgunaan narkoba. PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan memberantas praktik-praktik destruktif tersebut secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan. "Putusan MMS ketiga adalah keprihatinan PKS atas semakin maraknya praktik korupsi, LGBTQ+, judi online, pinjaman online (pinjol) ilegal, serta penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat kita. PKS mengajak semua elemen bangsa untuk bergandeng tangan memberantas praktik-praktik destruktif tersebut secara tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Almuzzammil.
Rekomendasi keempat berkaitan dengan isu kemanusiaan global, khususnya Palestina. PKS mendorong pemerintah, parlemen, dan seluruh komponen bangsa untuk lebih proaktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menghentikan segala bentuk penjajahan dan genosida oleh Zionis Israel. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang menegaskan penghapusan penjajahan di atas dunia.
Sikap PKS terhadap Isu Sosial dan Global
Melalui empat rekomendasi ini, PKS menunjukkan konsistensi sikap dalam memperjuangkan keadilan ekonomi, pemberantasan korupsi, penolakan terhadap LGBTQ+, serta dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. MMS III PKS menjadi momentum partai untuk merumuskan langkah strategis ke depan, sejalan dengan dinamika politik nasional pasca Pemilu 2024 dan kondisi global yang terus berubah.
Keputusan ini juga mencerminkan respons PKS terhadap berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat, seperti maraknya judi online dan pinjaman online ilegal yang meresahkan. Dengan mengusung nilai-nilai syariah, PKS berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
