Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar mahasiswa yang terbukti menggunakan jasa joki untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) harus dikeluarkan. Desakan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) pada Selasa (12/5/2026).
Praktik Joki Merusak Integritas
Anggota Komisi X DPR, Ahmad Zainuddin, menegaskan bahwa praktik joki dalam seleksi masuk universitas merupakan bentuk kecurangan yang serius. "Mahasiswa yang menggunakan joki telah melanggar etika dan aturan yang berlaku. Mereka harus mendapatkan sanksi tegas, yaitu dikeluarkan dari universitas," ujarnya.
Menurutnya, tindakan ini tidak hanya merugikan peserta lain yang berjuang secara jujur, tetapi juga mencoreng nama baik institusi pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pihak universitas segera mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswa yang terlibat.
Langkah Pencegahan
Selain sanksi, Komisi X juga mendorong agar sistem seleksi masuk diperketat untuk mencegah praktik joki. Hal ini mencakup penggunaan teknologi pengawasan yang lebih canggih dan verifikasi identitas yang ketat.
"Kami ingin memastikan bahwa seleksi masuk berjalan adil dan transparan. Tidak boleh ada celah bagi kecurangan seperti ini," tambah Ahmad.
Respons Kemendikbudristek
Mendikbudristek, Nadiem Makarim, menyambut baik desakan dari DPR. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh PTN untuk menindak tegas pelanggaran ini. "Kami akan memastikan bahwa setiap mahasiswa yang terbukti curang mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk kemungkinan dikeluarkan," kata Nadiem.
Ia juga mengimbau kepada seluruh calon mahasiswa untuk tidak tergiur menggunakan joki karena risikonya sangat besar. "Kejujuran adalah modal utama dalam menempuh pendidikan. Jangan rusak masa depan Anda dengan kecurangan," pesannya.
Kasus joki masuk universitas ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat dan hasil investigasi yang dilakukan oleh beberapa pihak. DPR berharap langkah tegas ini dapat memberikan efek jera dan menjaga marwah pendidikan tinggi di Indonesia.
