Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta yang melakukan penyegelan area parkir yang diduga ilegal di Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tindakan ini dilakukan pada Senin, 11 Mei 2026.
Dukungan Penuh dari Pemprov
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menyatakan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung upaya yang dilakukan oleh Pansus DPRD DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026.
Potensi Pendapatan Operator Parkir
Operator parkir di kawasan Blok M diperkirakan meraup pendapatan hingga Rp100 juta per hari. Angka ini dinilai wajar mengingat kawasan Blok M selalu ramai dikunjungi, baik pada hari kerja maupun akhir pekan, dengan berbagai destinasi seperti pusat kuliner dan hiburan.
Namun, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengungkapkan bahwa retribusi yang diterima pemerintah dari operator parkir tersebut diduga tidak sesuai dengan omzet sebenarnya. Dalam tiga tahun terakhir, operator diduga melakukan pungutan liar kepada pengunjung karena laporan keuangan yang diserahkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Jupiter memperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp50 miliar selama 15 tahun pengelolaan parkir oleh operator Best Parking.
Tindakan Pemprov Selanjutnya
Menanggapi temuan tersebut, Yustinus mengatakan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sedang mendalami kasus ini. Prinsipnya, Pemprov tidak menoleransi aktivitas parkir ilegal dan akan melakukan penertiban, namun juga memberikan solusi dengan menyediakan kantong parkir yang baik, proper, serta perbaikan sistem dan digitalisasi.
