Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu legislatif. Ia mengusulkan setiap partai politik harus mendapatkan minimal 13 kursi di DPR RI karena jumlah komisi di DPR RI sebanyak 13 komisi.
Usulan Yusril Ihza Mahendra
“Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogyanya diatur dalam Undang-Undang,” kata Yusril dilansir Antara, Kamis (30/4/2026).
Ia mengatakan jika ada partai-partai lain yang tidak bisa mencapai 13 kursi, mereka bisa membentuk sebuah koalisi gabungan yang juga beranggotakan minimal 13 kursi atau lebih. Selain itu, dapat juga bergabung dengan fraksi partai yang lebih besar.
“Dengan demikian, maka tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua,” katanya. Meski sudah disepakati bahwa sistem pemilu itu proporsional, menurutnya, perlu juga diatur agar suara-suara rakyat yang telah disalurkan melalui pemilu itu tidak hilang begitu saja. Dia mengatakan tujuan sistem proporsional agar semua suara itu bisa tertampung.
Perbaikan Undang-Undang MD3
Oleh karena itu, lanjut Yusril, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) juga perlu diperbaiki agar bisa menjadi titik penentuan berapa jumlah ambang batas yang bisa disepakati.
“Dan berharap juga bahwa inilah yang akan muncul sebagai suatu solusi jalan tengah mengatasi persoalan berapa minimal threshold, dan bagaimana kita menentukan jumlahnya, bagaimana kemudian kita membentuk fraksi di DPR,” katanya.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas perdebatan mengenai ambang batas parlemen yang selama ini menjadi isu krusial dalam sistem pemilu Indonesia. Dengan menjadikan jumlah komisi sebagai acuan, Yusril berpendapat bahwa partai politik akan lebih terdorong untuk membangun koalisi yang solid dan representatif.
