Said Abdullah Respons Wacana Pelebaran Defisit APBN Imbas Lonjakan Harga Minyak Dunia
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan tanggapan terkait wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen produk domestik bruto (PDB) akibat lonjakan harga minyak dunia. Dalam keterangannya pada Sabtu, 14 Maret 2026, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, khususnya dari Menteri Keuangan, mengenai rencana tersebut atau kebijakan Quantitative Easing (QE).
Belum Ada Komunikasi Awal dengan Pemerintah
Said Abdullah mengungkapkan bahwa dirinya tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut karena belum terjadi komunikasi awal antara DPR dan pemerintah terkait hal ini. Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal harus memiliki dasar, tujuan, dan strategi yang jelas untuk memastikan keberlanjutan ekonomi.
"Saya melihat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak di bawah 3 persen PDB. Untuk mencapai disiplin fiskal tersebut tentu ada banyak cara," ujar Said. Ia kemudian memaparkan tiga langkah yang dapat ditempuh:
- Menjaga tingkat pendapatan negara melalui pembenahan sistem perpajakan (core tax system) dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batubara.
- Melakukan efisiensi belanja dengan memfokuskan pada program prioritas dan mengendalikan besaran belanja agar seimbang dengan realisasi pendapatan.
- Mengelola target pembiayaan dengan baik, termasuk meyakinkan investor asing untuk kembali menerima Surat Berharga Negara (SBN) dan memperluas porsi ritel SBN di tengah tekanan pemeringkatan kredit.
Positif dan Negatif Pelebaran Defisit
Said Abdullah menjelaskan bahwa kebijakan pelebaran defisit di atas 3 persen PDB memiliki sisi positif dan negatif. "Positifnya, dalam jangka pendek fiskal lebih lebar, tetapi jangka menengah akan mengalihkan beban fiskal saat ini di kemudian hari sebab pelebaran defisit dibiayai dengan utang," katanya.
Ia juga memperingatkan risiko terkait kebijakan QE, di mana Bank Indonesia (BI) menyerap SBN dari pasar sekunder. "Harus dihitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya. Risikonya harus dihitung dengan matang," tegas Said. Selain itu, ia mengingatkan bahaya cetak uang yang dapat memicu stagflasi, terutama dalam kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih.
Oleh karena itu, Said berharap agar pemerintah melakukan kajian mendalam yang melibatkan para ekonom untuk memastikan setiap kebijakan didukung oleh basis teknokrasi yang memadai, sehingga risiko dapat terpetakan dan termitigasi dengan baik. "Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil, dan berkelanjutan," pungkasnya.
Skenario Pemerintah Menghadapi Lonjakan Harga Minyak
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memaparkan sejumlah skenario APBN menyusul konflik global yang mendorong kenaikan harga minyak dunia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026, Airlangga menjelaskan simulasi berdasarkan durasi konflik dan dampaknya terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta biaya SBN.
Pemerintah mengidentifikasi tiga skenario utama:
- Skenario pertama: Jika harga ICP sekitar USD 86 per barel, kurs Rp 17.000 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,18 persen PDB.
- Skenario kedua: Jika harga minyak naik hingga USD 97 per barel, kurs Rp 17.300 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, defisit APBN diperkirakan meningkat menjadi 3,53 persen PDB.
- Skenario ketiga (pesimistis): Jika harga minyak melonjak hingga USD 115 per barel, kurs Rp 17.500 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, defisit APBN dapat mencapai 4,06 persen PDB.
Airlangga menegaskan bahwa mempertahankan batas defisit fiskal di level 3 persen akan sulit dilakukan jika harga minyak naik signifikan tanpa penyesuaian belanja negara atau pertumbuhan ekonomi. "Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," ujarnya. Berbagai skenario ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas pemerintah untuk menentukan langkah kebijakan yang diperlukan.
