Puan Maharani Peringatkan Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Ekonomi Nasional
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, secara tegas menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai dampak konflik geopolitik yang sedang berkecamuk di kawasan Timur Tengah terhadap stabilitas perekonomian Indonesia. Dalam pidato resminya pada rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026), Puan menegaskan bahwa gejolak internasional ini berpotensi besar mengganggu pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal negara.
Ancaman terhadap Stabilitas Ekonomi Global dan Domestik
"Dampak dari konflik geopolitik yang sedang terjadi di Timur Tengah, akan mempengaruhi stabilitas ekonomi global termasuk perekonomian Indonesia," tegas Puan Maharani dengan nada serius. Ia menjelaskan bahwa ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah berkembang menjadi faktor penentu yang dapat menggoyahkan fondasi ekonomi dunia, termasuk Indonesia yang terintegrasi dalam jaringan perdagangan dan investasi internasional.
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Puan mengakui bahwa harapan masyarakat terhadap negara tetap tinggi. Masyarakat mengharapkan kehadiran negara dalam menciptakan lapangan kerja yang luas serta meningkatkan kesejahteraan secara merata, ujarnya. Untuk merespons harapan tersebut sekaligus mengantisipasi dampak eksternal, DPR RI berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap terjaga dengan baik.
Komitmen DPR dalam Menjaga Ketahanan Fiskal
"Dalam konteks tersebut, maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat; kesejahteraan rakyat tidak turun kelas," tegas Puan Maharani. Pernyataan ini menegaskan posisi strategis DPR dalam pengawasan anggaran negara, terutama dalam situasi dimana tekanan eksternal seperti konflik Timur Tengah dapat mempengaruhi kondisi fiskal Indonesia.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa pemerintah harus mampu menjaga ketahanan fiskal sebagai langkah konkret untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. "Oleh karena itu politik anggaran Pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan bahwa rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya, mendapat pekerjaan, penghasilannya meningkat, mendapatkan pelayanan umum yang berkualitas; merasa aman dan tentram," paparnya secara rinci.
Pernyataan Ketua DPR RI ini muncul dalam konteks berbagai tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, dimana konflik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor risiko utama yang perlu diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Komitmen untuk menjaga APBN 2026 tidak hanya sekadar wacana, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi rakyat dari potensi gejolak ekonomi yang mungkin timbul akibat dinamika politik internasional.
