Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti potensi tumpang tindih fungsi antara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dengan Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menegaskan bahwa tujuan pendirian URI sebagai lembaga pencetak calon pemimpin nasional sebenarnya sudah diemban oleh Lemhannas sejak era Bung Karno.
Kekhawatiran PDIP akan Duplikasi Fungsi
Dalam pernyataannya di Sekolah PDIP, Jakarta, Selasa (28/7), Hasto mengatakan, "Dalam konteks meningkatkan leadership Indonesia, Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebenarnya. Supaya tidak tumpang tindih." Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek ini sebelum mendirikan URI.
Sejak awal, Lemhannas didirikan untuk memberikan pendidikan kepemimpinan kepada calon pemimpin nasional, baik dari kalangan sipil maupun militer. PDIP berpendapat bahwa hal tersebut harus dikedepankan terlebih dahulu. Hasto juga menekankan perlunya kajian mendalam sebelum mendirikan perguruan tinggi baru, agar ada diferensiasi yang jelas antar institusi.
Diferensiasi Perguruan Tinggi Perlu Diperhatikan
Hasto mencontohkan beberapa universitas yang memiliki fokus spesifik, seperti Universitas Cenderawasih dan Pattimura di Papua dan Maluku yang dirancang untuk menciptakan ahli maritim, serta IPB yang fokus pada ahli pangan. "Ini yang kemudian diferensiasi dalam universitas berdasarkan perencanaan koridor strategis ini yang harus disusun terlebih dahulu sebelum mendirikan lembaga-lembaga baru," katanya.
Ia menyesalkan bahwa banyak universitas saat ini tidak memiliki perbedaan signifikan satu sama lain, padahal masing-masing didirikan dengan tujuan yang berbeda. Pendirian URI tanpa perencanaan matang dikhawatirkan akan menambah tumpang tindih fungsi.
Tanggapan Pemerintah dan Kritik DPR
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa URI adalah lembaga yang disiapkan untuk mencetak calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan dari sejumlah negara. Menurutnya, negara-negara lain telah lebih dulu menerapkan lembaga serupa untuk menyiapkan calon pemimpin strategis di pemerintahan. "Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Namun, wacana pendirian URI menuai kritik karena tidak dibahas bersama DPR. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian mengaku tidak mengetahui soal kampus tersebut. Komisi X, yang merupakan mitra pemerintah di bidang pendidikan, belum pernah membahas pembentukan URI dalam rapat resmi. "Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu saat dihubungi, Kamis (24/7).
Implikasi dan Langkah ke Depan
Kritik dari PDIP dan DPR menunjukkan perlunya transparansi dan koordinasi antara pemerintah dan legislatif dalam mendirikan lembaga baru. Tanpa diferensiasi yang jelas, URI berpotensi menjadi duplikasi dari Lemhannas dan lembaga pendidikan lainnya. PDIP mendesak pemerintah untuk mengedepankan kajian mendalam agar setiap institusi memiliki peran yang unik dan tidak tumpang tindih.
