Sekretaris Jenderal PKS, M Kholid, menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menegaskan partainya sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kholid mengungkit pengalaman PKS selama satu dekade menjadi oposisi di era Presiden Joko Widodo. Ia menjelaskan bahwa secara hukum tata negara, dalam sistem presidensialisme tidak dikenal istilah oposisi karena istilah tersebut berasal dari sistem parlementer. Namun, secara politik, oposisi di Indonesia dimaknai sebagai sikap tidak bergabung dalam pemerintahan dan memberikan alternatif pandangan terhadap kebijakan pemerintah.
PKS Konsisten di Luar Pemerintahan Jokowi
Kholid menegaskan bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, PKS memilih sikap oposisi dengan tidak menempatkan kader atau perwakilan di dalam kabinet. Keputusan ini, menurutnya, merupakan pilihan politik yang dijalankan secara konsisten, baik di eksekutif maupun di parlemen. Di DPR, PKS tercatat menolak sejumlah undang-undang strategis, seperti UU Cipta Kerja, UU IKN, UU HPP, RUU HIP, UU HKPD, dan UU TPKS. Kholid menyebut penolakan itu sebagai bentuk nyata sikap oposisi PKS terhadap kebijakan pemerintah saat itu.
Menghormati Posisi PDIP
Meski mengungkit pengalaman oposisinya, Kholid menegaskan bahwa PKS menghormati sikap politik semua partai, termasuk PDIP. Ia tidak mempermasalahkan keputusan PDIP untuk menjadi partai penyeimbang, karena hal itu merupakan hak setiap partai politik. Sebelumnya, Megawati dalam surat internal nomor 1275/IN/DPP/VI/2026 yang diteken pada 1 Juli 2026 menyatakan bahwa sistem presidensial Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan. Ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.
Pernyataan Megawati di Kongres VI PDIP
Pernyataan Megawati itu sebelumnya telah disampaikan dalam pembukaan Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Bali, pada 1 Agustus 2025. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa PDIP akan menjadi partai penyeimbang yang bukan sekadar pilihan taktis, melainkan komitmen terhadap konstitusi. Megawati juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia harus berlandaskan pada kedaulatan rakyat, bukan pada pembagian kekuasaan antarblok. Surat internal tersebut kemudian menjadi dasar bagi PDIP untuk menentukan sikap politiknya di era pemerintahan Prabowo.
