Anggota DPR Penuhi Panggilan MKD Usai Sebut Ulama dan Pesantren di Madura Terlibat Narkoba
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, telah memenuhi panggilan resmi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Selasa (14/4/2026). Panggilan ini terkait dengan pernyataan kontroversial yang disampaikannya mengenai dugaan keterlibatan ulama dan pesantren dalam jaringan narkoba di wilayah Madura.
Politikus yang dikenal dengan gaya bicara tegas ini tiba di ruang sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tepat pada pukul 12.11 WIB. Habib Aboe tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan peci berwarna senada, menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi proses pemanggilan ini.
Harapan Proses yang Lancar dan Transparan
Setibanya di lokasi, Habib Aboe langsung menyampaikan salam dan harapannya bahwa seluruh proses penjelasan akan berjalan dengan baik. "Assalamualaikum. Saya hadir di sini untuk memenuhi undangan dari MKD. Insyaallah semua akan berjalan lancar," ujarnya dengan tenang kepada awak media yang telah menunggu.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya semata-mata dalam rangka mematuhi prosedur dan tata tertib lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur ini tampak percaya diri meski menghadapi proses pemeriksaan terkait pernyataannya yang sempat menimbulkan polemik.
Latar Belakang Pernyataan Kontroversial
Pernyataan yang menjadi penyebab pemanggilan ini disampaikan Habib Aboe dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Suyudi Ario Seto pada Selasa (7/4/2026). Dalam rapat tersebut, ia awalnya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memerangi peredaran narkotika.
"Tanpa kolaborasi yang solid antara BNN, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, upaya pemberantasan narkoba tidak akan mencapai hasil optimal," tegas Habib Aboe dalam rapat tersebut.
Namun, yang mengejutkan adalah ketika ia memberikan contoh konkret dengan menyebut kondisi di Madura. Politikus PKS ini mengaku terkejut dengan temuan yang menurutnya menunjukkan keterlibatan ulama dan pesantren dalam jaringan narkoba.
Dugaan Keterlibatan Ulama dan Pesantren
"Contohnya di Madura. Saya kaget, Pak, ternyata ulama sudah mulai terlibat juga dengan narkotika. Coba dicek kebenarannya. Pesantren-pesantren itu juga, Pak. Ada apa ini? Ternyata ada cuan di situ, cuannya banyak, bukan sedikit," ungkap Habib Aboe dengan nada prihatin.
Ia lebih lanjut mengungkapkan kekhawatirannya bahwa permainan narkoba ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis atau pebisnis besar. Pernyataan ini langsung menuai reaksi dari berbagai kalangan, terutama dari masyarakat Madura yang dikenal kuat dengan nilai-nilai keagamaannya.
Peringatan tentang Daerah Rawan Narkoba
Selain menyoroti Madura, Habib Aboe juga mengingatkan penegak hukum untuk memperhatikan daerah-daerah rawan peredaran narkoba. Ia secara khusus menyebut daerah perbatasan dan pinggiran laut sebagai titik kritis yang perlu diawasi ketat.
"Kita harus memikirkan daerah-daerah perbatasan dan pinggiran laut. Saya tidak perlu menyebutkan lokasi spesifiknya, tetapi daerah-daerah itu pasti menjadi pusat perjalanan barang-barang terlarang tersebut," jelasnya dengan serius.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatiannya terhadap masalah narkoba tidak hanya terfokus pada satu wilayah, tetapi mencakup pola peredaran yang lebih luas di seluruh Indonesia.
Proses Hukum dan Akuntabilitas Publik
Pemanggilan oleh MKD ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol internal di tubuh DPR RI untuk memastikan setiap anggota dewan bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan kepada publik. Proses ini penting untuk menjaga kredibilitas lembaga perwakilan rakyat sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.
Meski pernyataannya menuai kontroversi, Habib Aboe tampak siap mempertanggungjawabkan setiap kata yang diucapkannya. Kehadirannya yang tepat waktu dan sikap kooperatif menunjukkan keseriusannya dalam menjalani proses hukum ini.
Masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan MKD terhadap anggota DPR yang dikenal vokal ini, sekaligus mengawasi apakah pernyataannya tentang Madura akan dibuktikan dengan data dan fakta yang konkret atau justru memerlukan koreksi dan klarifikasi lebih lanjut.
