Golkar Tegaskan Fatsun Politik: Larang Serang Kebijakan Prabowo-Gibran dan Kawan Sendiri
Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan sejumlah fatsun atau aturan politik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Fraksi Golkar DPR, Sarmuji, dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Fraksi Golkar, yang berlangsung di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026.
Empat Fatsun Politik untuk Menjaga Kohesi Koalisi
Sarmuji menegaskan bahwa terdapat empat fatsun utama yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR dari Fraksi Golkar. Fatsun pertama berkaitan dengan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini, Sarmuji mengungkapkan pentingnya menjaga koalisi permanen yang solid, tanpa fluktuasi hubungan antar-fraksi.
"Ini sudah dideklarasikan oleh ketua umum kita, supaya hubungan antar fraksi tidak in-off, tidak on-off, kita mendorong bagaimana kalau koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer," ujar Sarmuji dengan tegas.
Larangan Menyerang Kebijakan dan Sesama Anggota Koalisi
Fatsun kedua menekankan larangan bagi anggota DPR Golkar untuk menyerang kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Sarmuji menyatakan bahwa sebagai bagian dari koalisi pemerintah, fraksi harus mendukung dan tidak mengkritik secara terbuka kebijakan eksekutif.
"Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah," tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif, namun semuanya ditujukan untuk kepentingan rakyat.
Fatsun ketiga berfokus pada larangan menyerang sesama kawan dalam koalisi, termasuk menteri-menteri dari Partai Golkar yang saat ini menjabat. Sarmuji membeberkan bahwa Golkar memiliki delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu gubernur Lemhanas. Ia meminta agar jika ada permasalahan, hal tersebut disampaikan secara internal sebelum rapat dimulai, untuk menghindari konflik terbuka.
"Yang kedua, fatsun yang kedua. Jangan menyerang kawan sendiri. Ini kita punya menteri yang cukup banyak. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara kawan sendiri, tolong kasih masukkan sebelum rapat dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk," tegas Sarmuji.
Penghormatan Terhadap Keputusan Negara dan Koalisi
Fatsun keempat menginstruksikan agar anggota DPR Golkar tidak mempersoalkan keputusan yang telah ditetapkan oleh negara. Sarmuji menjelaskan bahwa peran fraksi adalah memberikan masukan dan evaluasi, bukan menyerang atau membatalkan keputusan yang sedang berjalan.
"Yang ketiga, jangan menyoal sesuatu yang sudah diputuskan oleh negara. Kita bisa memberikan masukan, tetapi apa yang sudah diputuskan bisa kita evaluasi, tetapi jangan sampai menyerang apa yang sudah diputuskan oleh negara dan sedang berjalan," tuturnya. Sebagai contoh, ia menyebut program makan bergizi gratis, di mana tugas fraksi adalah menyempurnakannya melalui kontribusi konstruktif.
Lebih lanjut, fatsun kelima atau tambahan menekankan agar tidak mengubah keputusan yang telah disepakati oleh koalisi. Sarmuji menegaskan bahwa konsistensi dan kesatuan dalam koalisi sangat penting untuk stabilitas pemerintahan.
Dengan penetapan fatsun ini, Fraksi Golkar DPR berupaya memperkuat disiplin internal dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran secara maksimal, sambil menjaga harmoni di antara sesama anggota koalisi.
