DPR Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor Mobil untuk Koperasi Merah Putih
Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan respons terkait rencana pemerintah yang akan mengimpor kendaraan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad secara tegas menyampaikan pesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India yang ditujukan untuk program tersebut.
Alasan Penundaan Impor Kendaraan
Menurut Dasco, rencana impor mobil ini perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih berada dalam kunjungan kerja ke luar negeri. Dia menegaskan bahwa Presiden akan membahas secara rinci terkait rencana tersebut setelah kembali ke Indonesia. "Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/2/2026).
Selain itu, Dasco menilai bahwa Presiden juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri sebelum mengambil keputusan final. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," tambahnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya koordinasi dan pertimbangan matang dalam kebijakan publik yang berdampak besar.
Dukungan dari Lembaga Kajian Great Institute
Sementara itu, lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute memberikan apresiasi terhadap sikap DPR yang meminta penundaan impor mobil. Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, menilai bahwa langkah ini menunjukkan semangat kemandirian nasional yang sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk membangun industri otomotif nasional pada tahun depan.
"Jadi langkah DPR yang diwakili oleh Prof Sufmi Dasco selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang akan membangun industri otomotif nasional tahun depan. Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional," kata Sudarto.
Menurutnya, keputusan untuk menunda hingga ada pembahasan lengkap oleh Prabowo dan pemangku kepentingan terkait merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengambilan kebijakan publik. "Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak," lanjut Sudarto.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Rencana impor mobil untuk Koperasi Merah Putih ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan publik dan politisi. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan meliputi:
- Kemandirian Industri Otomotif: Penundaan ini diharapkan dapat memberi waktu bagi industri dalam negeri untuk mempersiapkan diri dan berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan kendaraan.
- Koordinasi Pemerintah dan Legislatif: Respons DPR menunjukkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan strategis.
- Dampak Ekonomi: Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi sektor otomotif, ketenagakerjaan, dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Dengan penundaan ini, diharapkan pemerintah dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan melibatkan berbagai stakeholder sebelum melanjutkan rencana impor. Langkah ini tidak hanya mencerminkan prinsip demokrasi, tetapi juga komitmen untuk mendorong kemandirian nasional di sektor otomotif.
