DPR Desak Pembatalan Rencana Impor Mobil Niaga India yang Dinilai Langgar Ekonomi Desa
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah secara tegas meminta agar rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor sebanyak 105.000 unit mobil niaga dari India segera dibatalkan. Permintaan ini dilandasi oleh penilaian bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya penguatan industri dalam negeri dan ekonomi pedesaan yang sedang digalakkan pemerintah.
Kebijakan Impor Dinilai Tidak Selaras dengan Prioritas Nasional
Said Abdullah menegaskan bahwa rencana impor mobil niaga ini perlu dikaji ulang secara mendalam. Ia menyoroti bahwa kebijakan tersebut menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun tidak sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan sektor domestik.
"Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN," ujar Said Abdullah, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI pada Rabu, 25 Februari 2026.
Penguatan Ekonomi Dalam Negeri Jadi Fokus Utama
Menurut Said, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan penguatan ekonomi dalam negeri sebagai prioritas utama melalui berbagai program strategis pemerintah. Ia menekankan bahwa kebijakan impor skala besar seperti ini justru dapat melemahkan upaya tersebut, terutama dalam mendorong pertumbuhan industri lokal dan kesejahteraan masyarakat desa.
"Kami mendorong agar semua kebijakan, terutama yang menggunakan anggaran negara, benar-benar sejalan dengan visi penguatan ekonomi domestik. Impor mobil niaga dalam jumlah besar ini berpotensi mengganggu program prioritas nasional," tambahnya.
Dampak terhadap Industri dan Ekonomi Lokal
Rencana impor 105.000 mobil niaga dari India ini dinilai dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap:
- Pengembangan industri otomotif dalam negeri yang sedang berusaha meningkatkan kapasitas produksi.
- Program penguatan ekonomi pedesaan yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- Efisiensi penggunaan APBN yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor produktif domestik.
DPR RI melalui Banggar akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong adanya evaluasi komprehensif terhadap kebijakan impor yang menggunakan anggaran negara.
