Banggar DPR Desak Pembatalan Rencana Impor 105.000 Mobil Niaga dari India
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah secara tegas meminta agar rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor sebanyak 105.000 unit mobil niaga dari India segera dibatalkan. Permintaan ini dilandasi oleh penilaian bahwa kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan upaya penguatan industri dalam negeri dan ekonomi pedesaan yang sedang digalakkan pemerintah.
Penggunaan APBN dan Ketidakselarasan dengan Arah Ekonomi Nasional
Said Abdullah menegaskan bahwa rencana impor ini perlu dikaji ulang secara mendalam, terutama karena menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyoroti bahwa langkah ini tidak sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan sektor domestik. "Kebijakan seperti ini harus dipikirkan matang-matang, jangan sampai justru melemahkan fondasi ekonomi kita sendiri," ujar Said.
Prioritas Penguatan Ekonomi Dalam Negeri di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Menurut Said, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan penguatan ekonomi dalam negeri sebagai prioritas utama melalui berbagai program strategis pemerintah. Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan dirancang khusus untuk menggerakkan produksi dari tingkat desa. "Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami secara utuh, termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," tegas Said, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI pada Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menambahkan bahwa kebijakan impor skala besar seperti ini dapat mengganggu upaya pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi. Dengan fokus pada penguatan sektor domestik, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Said juga mengingatkan bahwa setiap penggunaan dana APBN harus benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Permintaan pembatalan ini bukan hanya sekadar kritik, tetapi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah konsisten dengan visi penguatan ekonomi dalam negeri. Said berharap agar semua pihak, termasuk BUMN, dapat lebih memahami dan mendukung arah kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan.
