Pramono Siapkan Sarana Prasarana untuk Gerakan Pilah Sampah dari Rumah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa sarana dan prasarana akan segera disiapkan untuk mendukung gerakan pemilahan sampah di rumah-rumah warga. Hal ini disampaikan setelah diterbitkannya Instruksi Gubernur (Ingub) DKI 5/2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah, serta evaluasi dan masukan dari DPRD DKI Jakarta.
"Secara perlahan, tentunya sarana prasarananya juga akan kami persiapkan," kata Pramono di kawasan Jakarta Timur, Senin (11/5), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Pramono, gerakan tersebut baru dimulai sehingga masih membutuhkan waktu untuk penyediaan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, dia mengaku telah meminta wali kota, camat, lurah, hingga RW dan RT untuk menggencarkan gerakan pilah sampah.
"Tetapi yang paling penting adalah ini harus berkelanjutan, tidak boleh berhenti, karena inilah yang akan mengubah wajah Jakarta berkaitan dengan persampahan," ujarnya.
Pansus DPRD Soroti Minimnya Sarana Prasarana
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta menyoroti minimnya sarana dan prasarana yang disediakan dalam menunjang program yang diatur lewat Ingub tersebut. Anggota Pansus, Judistira, menyatakan kekhawatirannya tentang tempat pembuangan sampah setelah dipilah dari rumah.
"Kalau kita sudah pilah dari rumah, keluar rumah, sampah ini mau ditaruh di mana? Kita tidak bisa hanya mengimbau tanpa menyiapkan sarana dan prasarananya," tutur Judistira.
Menurut dia, imbauan kepada masyarakat untuk memilah sampah belum diiringi dengan kesiapan fasilitas di lapangan. Dia juga menyinggung tingkat pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam mendukung tata kelola sampah yang masih belum optimal. Oleh karena itu, edukasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang memadai.
Anggota DPRD Minta Pemerintah Jadi Teladan
Senada, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan budaya memilah sampah harus dimulai dari lingkungan pemerintah, termasuk di kantor kelurahan, kecamatan, hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum diperintahkan kepada masyarakat.
"Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dahulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye gerakan kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten," kata Nabilah di Jakarta, Senin, merespons Instruksi Gubernur (Ingub) DKI 5/2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah yang baru diterbitkan.
Nabilah mendukung penuh instruksi Gubernur DKI Jakarta mengenai gerakan pilah sampah dari rumah mulai 10 Mei lalu. Namun, ia tidak ingin gerakan tersebut hanya menjadi slogan semata. Menurutnya, keberhasilan gerakan pengurangan sampah tidak cukup hanya dibebankan kepada masyarakat, sementara kantor-kantor pemerintahan belum sepenuhnya memberikan teladan dalam penerapan pemilahan sampah sehari-hari.
Oleh karena itu, pihaknya menekan pemerintah, terutama Pemprov DKI, untuk menunjukkan standar yang nyata agar kampanye tersebut memiliki legitimasi di mata publik. Lebih lanjut, ia meminta agar gerakan wajib pilah sampah dibarengi dengan pengawasan, fasilitas pendukung, serta evaluasi berkala di lingkungan pemerintahan.
"Pemerintah harus hadir, bukan hanya lewat imbauan, tetapi lewat contoh nyata. Dari kantor pemerintahan dahulu, baru masyarakat akan percaya dan ikut bergerak," ungkap Nabilah.
