Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan kategori Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program dalam ajang National Governance Awards 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di The Ritz-Carlton Jakarta.
Apresiasi untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya dan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam penilaian pemerintah pusat, Jatim dinilai berhasil melakukan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha koperasi, serta membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurut Khofifah, penghargaan ini menjadi refleksi dari kerja kolektif dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa sebagai fondasi pembangunan daerah. “Kami bekerja bukan bertujuan memperoleh penghargaan tetapi bahagia dan bersyukur bahwa kinerja yang dilakukan di Provinsi Jatim telah di-capture dan mendapatkan apresiasi,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).
Integrasi dengan Program Prioritas Daerah
Khofifah menjelaskan pengembangan KDKMP dilakukan melalui integrasi dengan program prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim Tahun 2025-2029, khususnya dalam penguatan koperasi sektor riil. Dalam implementasinya, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran untuk penerbitan akta badan hukum bagi 1.660 KDKMP pada tahun 2025. Selain itu, pelatihan telah diberikan kepada 16.167 pengurus dan pendamping koperasi melalui dukungan dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi RI. Ini merupakan bentuk konkret dari kerja kolektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pada tahun ini, Pemprov Jatim juga mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui pelatihan manajerial, penyusunan laporan keuangan, serta optimalisasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bagian dari penguatan tata kelola koperasi.
Gerai Usaha KDKMP Tersebar di Berbagai Sektor
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, telah terbentuk 1.292 gerai usaha KDKMP yang mencakup berbagai sektor, antara lain gerai sembako, apotek, klinik, logistik, pergudangan, simpan pinjam, serta berbagai unit usaha lainnya. “Alhamdulillah data gerai berdasarkan Sistem Informasi Manajemen (Simkopdes) KDKMP terdapat gerai sembako sebanyak 711, gerai klinik desa sebanyak 42, gerai apotek desa sebanyak 52, gerai logistik sebanyak 76, gerai usaha simpan pinjam sebanyak 154 gerai dan 257 gerai usaha lainnya,” ungkap Khofifah. Melalui sistem informasi manajemen koperasi desa, jumlah tersebut terus berkembang dengan peningkatan pada berbagai jenis layanan, termasuk gerai sembako, layanan kesehatan, hingga distribusi logistik.
Khofifah optimistis kehadiran KDKMP ini berdampak positif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dari desa/kelurahan, sekaligus mempersempit disparitas atau ketimpangan antara wilayah desa dengan perkotaan. Saat ini, program KDKMP di Jatim telah terbentuk di 8.494 titik atau mencakup 100% desa dan kelurahan di seluruh wilayah.
KDKMP sebagai Mitra Strategis UMKM
Khofifah menegaskan KDKMP berperan sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM serta mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti pupuk dan LPG. Saat ini, sejumlah KDKMP telah berfungsi sebagai agen distribusi LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi, dengan tetap membangun sinergi bersama pelaku usaha dan distributor yang telah ada di tingkat desa. “Jangan saling mematikan. Justru KDKMP harus saling menguatkan,” jelas Khofifah.
Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Ke depan, Pemprov Jatim akan terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi agar mampu menjadi institusi ekonomi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Akses permodalan bagi pelaku usaha mikro di desa juga akan terus diperluas guna mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat. Sementara terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, Khofifah menegaskan upaya Pemprov Jatim dalam mendorong hilirisasi sebagai strategi peningkatan nilai tambah, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah. Sebagai provinsi dengan kontribusi besar pada sektor industri pengolahan, Jatim dinilai memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan hilirisasi, baik pada sektor pertanian, hortikultura, maupun peternakan. “Kita ingin melakukan hilirisasi pada sektor agro, hortikultura sampai hilirisasi pada sektor peternakan. Jadi apa yang bisa memberikan nilai tambah lebih kepada masyarakat akan kita tingkatkan,” kata Khofifah. “Hilirisasi menjadi ikhtiar dan bagian penting bagi meningkatkan economic growth di Jawa Timur,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk mendorong terciptanya iklim kompetitif yang sehat antar pemerintah daerah. “Penghargaan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat kepala daerah untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan nasional,” ujar Tito. Selain Jatim, sebanyak empat kabupaten/kota juga mendapatkan penghargaan, yakni Kota Surabaya dengan Kategori Excellent City in Integrated Connectivity & Strategy Infrastructure Transformation, Kota Malang dengan Kategori Excellent City in Advance Academic Achievement, Kabupaten Lamongan dengan Kategori Top Regency in Agro-Maritime Food Hub, dan Kabupaten Situbondo dengan Kategori Top Regency in Public Health Center Service. Ajang National Governance Awards 2026 sendiri merupakan bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
