Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK) mendorong perguruan tinggi untuk menjadi ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem pada tahun ini.
Peran Strategis Kampus dalam Pemberdayaan
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PMK, Abdul Haris, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang luar biasa untuk memperkuat program-program pemerintah, khususnya dalam memberikan solusi pengentasan kemiskinan. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) di Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Kamis (9/7/2026).
Menurut Haris, kunci utama pengentasan kemiskinan adalah akses pendidikan. Dengan pendidikan, masyarakat diharapkan mampu berdaya dan menentukan arah hidupnya sendiri. Ia juga menekankan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan pada program pemberdayaan, bukan sekadar bantuan sosial, sesuai arahan Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar.
Program Berbasis Pemberdayaan
Haris memberikan contoh konkret, seperti Karang Taruna yang telah memanfaatkan limbah dari Satuan Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat (SPPG) menjadi produk bernilai guna, seperti sabun. Produk tersebut ke depan didorong untuk digunakan mencuci peralatan di SPPG, sehingga tercipta swaekonomi yang berkelanjutan.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat 30 kabupaten di Indonesia yang masuk kategori daerah tertinggal, tiga di antaranya berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Target pemerintah pada tahun ini adalah enam kabupaten berhasil menyelesaikan masalah kemiskinan.
Dukungan Riset dan Pengabdian
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menyatakan dukungannya. Ia menilai kampus memiliki SDM melimpah yang dapat dikerahkan melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat. Riset dan pengabdian dosen serta mahasiswa harus dikonsentrasikan untuk kebutuhan daerah, sehingga memberikan dampak nyata, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
Fauzan menekankan pentingnya kontribusi nyata dari inovasi dan riset ilmu pengetahuan. Dorongan dan bantuan dari Kemendiktisaintek menjadi krusial sebagai sumber inovasi dan riset yang diminta kontribusinya.
Sinergi untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah pusat berharap sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dapat mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem di NTT dan daerah lainnya pada tahun 2026. Dengan melibatkan kampus sebagai ujung tombak, diharapkan program pemberdayaan berjalan efektif dan berkelanjutan.
