Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menerima kunjungan audiensi dari anggota DPRD dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu sosial strategis, mulai dari kemiskinan, pekerja migran Indonesia (PMI), penyaluran bantuan sosial (bansos), hingga pengembangan Sekolah Rakyat.
Kehadiran Para Pemimpin Daerah
Audiensi dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih, Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah, Kepala Dinas Sosial Trisno, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda.
Sementara itu, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusat Data dan Informasi Joko Widiarto, beserta jajaran staf khusus dan tenaga ahli menteri.
Fenomena The Invisible People
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyoroti fenomena the invisible people, yaitu kelompok masyarakat miskin dan rentan yang belum tersentuh oleh program negara karena tidak terdata secara baik. Ia mencontohkan kisah Al-Jabbar, seorang anak berusia 12 tahun di Jakarta yang belum pernah bersekolah meski tempat tinggalnya tidak jauh dari pusat pemerintahan.
"Bisa jadi dia tetangga kita, bisa jadi tidak jauh dari kita. Tapi penderitaannya tidak tampak karena mereka tidak pernah menyampaikan apa yang jadi kebutuhan mereka," ujar Gus Ipul dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, persoalan serupa juga ditemukan di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan dan kawasan dengan akses layanan sosial yang terbatas. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar warga rentan tidak lagi terlewat dari intervensi pemerintah.
Penonaktifan PBI-JK dan Pengalihan Kuota
Menanggapi persoalan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Gus Ipul menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti pengurangan kuota, melainkan pengalihan kepada warga lain yang lebih membutuhkan di daerah yang sama.
"Kalau ada yang dinonaktifkan 10 ribu di tempat Ibu, itu artinya ada 10 ribu warga baru di tempat Ibu yang dapat. Jadi bukan dikurangi, dialihkan kepada yang paling membutuhkan," jelasnya.
Perkembangan Sekolah Rakyat
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul dan para kepala daerah juga membahas progres pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah. Kabupaten Jombang disebut sebagai salah satu daerah dengan progres pembangunan paling maju, sementara Batang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.
Adapun Solok, Simeulue, Kepulauan Aru, Kebumen, Tulungagung, Pangandaran, dan Garut turut menyampaikan kesiapan lahan, dokumen teknis, hingga penjangkauan calon siswa.
Target Jumlah Siswa
Gus Ipul menyampaikan bahwa target jumlah siswa Sekolah Rakyat terus bertambah setiap tahun. Saat ini terdapat sekitar 15 ribu siswa yang sudah terdaftar. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 46 ribu siswa pada tahun 2026, lebih dari 150 ribu siswa pada tahun 2027, dan mencapai lebih dari 400 ribu siswa pada tahun 2029.
"Target Presiden, satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dan setiap provinsi sekurang-kurangnya dua gedung permanen," ujar Gus Ipul.
Ia meminta dukungan pemerintah daerah agar proses penjangkauan siswa dan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah berjalan optimal.
"Mari kita sambut program Presiden ini dan kita pastikan yang dijangkau benar-benar anak-anak yang paling membutuhkan," kata Gus Ipul.
Penjangkauan Tanpa Titipan
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, melainkan dilakukan melalui penjangkauan terhadap anak-anak yang benar-benar membutuhkan. "Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada susupan. Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di DTSEN dan benar-benar hasil penjangkauan," tegasnya.
Ia juga meminta kepala daerah untuk memperkuat operator data desa, karena keberhasilan bansos tepat sasaran maupun Sekolah Rakyat sangat bergantung pada akurasi data dari daerah. "Nasib kita tergantung pada operator data desa. Karena yang meng-input itu operator data desa," katanya.
Suara dari Daerah
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Kristien Samiyato Pati, menyampaikan bahwa masyarakat di wilayahnya menghadapi tekanan sosial berlapis, mulai dari kekeringan ekstrem, dampak perubahan iklim, kemiskinan, hingga persoalan PMI.
"Kami datang bukan meminta belas kasihan, tapi kami datang ingin memastikan negara hadir lebih kuat dan lebih adil bagi masyarakat di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur," ujar Kristien.
Ia juga menyoroti kondisi PMI asal NTT yang kerap dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, banyak keluarga kesulitan membawa jenazah kembali ke desa asal karena keterbatasan biaya. "Negara tidak boleh berhenti hadir di bandara debarkasi. Negara harus hadir sampai tahap terakhir, memastikan mereka pulang secara bermartabat ke kampung halamannya," katanya.
Selain itu, Kristien meminta penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dukungan afirmasi untuk wilayah kepulauan dalam pemutakhiran data sosial, serta penguatan lumbung sosial bagi daerah rawan kekeringan.
Penonaktifan PBI-JK di Mataram
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Istiningsih, menyoroti penonaktifan hampir 10 ribu kepesertaan PBI-JK di Kota Mataram. Ia meminta kejelasan mekanisme reaktivasi dan pengawasan terhadap validitas data penerima bantuan sosial.
"Bagaimana pengawasan terhadap proses pencoretan yang hampir 10 ribu masyarakat Kota Mataram ini dari kepesertaan BPJS PBI agar tidak terjadi kesalahan data lagi," ujar Istiningsih.
Ia juga meminta pengawasan terhadap penyalahgunaan bansos untuk judi online dan pinjaman online, serta perlunya rumah singgah bagi Pemerlu Atensi Sosial di Kota Mataram.
