Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penataan ruang yang baik menjadi kunci utama dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam kunjungan kerjanya di Batam, Rabu (8/7), ia menyampaikan bahwa pengelolaan ruang yang terencana dan terkoordinasi dengan kuat akan mendukung pembangunan yang optimal dan berkelanjutan, sekaligus memitigasi potensi konflik lahan.
Tata Ruang sebagai Sumber Pendapatan Daerah
"Tentu tata ruangnya harus kita pastikan bisa terkendali, dan kita garap bersama-sama menjadi sumber pendapatan daerah," ujar Bima saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Batam. Acara ini membahas peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) dalam pelaksanaan program prioritas nasional serta sektor pertanahan dan tata ruang.
Bima menjelaskan bahwa Kepri merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, dengan daratan yang terbatas. Meskipun demikian, Kepri memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perdagangan, kemaritiman, sumber daya alam, hingga pariwisata berbasis sejarah. Pekerjaan rumah yang perlu dicermati adalah memastikan pemanfaatan ruang daratan yang terbatas dapat dilakukan secara optimal.
Empat Tantangan Utama di Kepri
Bima merinci empat tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah (Pemda) di Kepri. Pertama, degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Kedua, kerentanan terhadap bencana alam, mengingat posisi geografis Kepri yang rawan. Ketiga, konflik tata ruang yang kerap muncul akibat perebutan lahan. Keempat, tingginya arus masuk penduduk, khususnya di Batam, yang menambah tekanan pada ruang dan infrastruktur.
Karena itu, Kemendagri bersama Komisi II DPR RI akan memastikan berbagai regulasi daerah selaras dengan potensi dan tantangan yang dimiliki Kepri. "Ini kita cermati betul. Karena itu, Kemendagri dalam hal ini Pak Ketua [Komisi II DPR], memastikan bahwa seluruh Perda-Perda terkait dengan perencanaan APBD, ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi. Regulasi-regulasi ada, kami pastikan juga sinkron dengan tadi," ujarnya.
Nilai Historis dan Budaya Kepri
Selain potensi ekonomi, Bima menyoroti nilai historis dan budaya yang menjadi pembeda Kepri dibandingkan daerah lain. Kepri, khususnya Pulau Penyengat, merupakan pusat penting kebudayaan Melayu sekaligus tempat lahirnya Raja Ali Haji, tokoh penyusun pedoman bahasa Indonesia dan penulis Gurindam Dua Belas. "Daerah ini itu pusat pemerintahan Kerajaan Riau sejak tahun 1800. Jadi agak panjang nih, agak panjang, jadi pusat kebudayaan Melayu, ada Raja Ali Haji, dan sebagainya," ungkapnya.
Ia mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Kepri membangun museum bahasa di Pulau Penyengat sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata sejarah. "Karena itu rasanya Kemendagri bersama-sama dengan [Kementerian] ATR/BPN, [Kementerian] Pariwisata, akan bersama-sama mendukung," tambahnya.
Sport Tourism sebagai Motor PAD
Di samping wisata sejarah, Bima juga mendorong Kepri mengembangkan sektor sport tourism yang saat ini terus berkembang. Menurutnya, Batam dan sejumlah daerah lain di Kepri memiliki potensi besar menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga bertaraf nasional maupun internasional. "Saya yakin ya, ini kalau Batam, Kepri, ini sport tourism, ada triathlon, nanti ada bintang maraton. Ini akan luar biasa," tandasnya.
Sport tourism diyakini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dukungan tata ruang yang baik, Kepri dapat mengoptimalkan potensi ini tanpa menimbulkan konflik lahan atau kerusakan lingkungan.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri.
