Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mendorong pemerintah daerah untuk mengutamakan pendekatan sektoral dalam menangani berbagai persoalan di masing-masing daerah, tanpa terjebak pada kerumitan kelembagaan formal. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Tangerang, Rabu (29/4/2026).
Konsep Aglomerasi Jabodetabekpunjur
Bima Arya membahas konsep aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai upaya sinkronisasi kebijakan. Menurutnya, konsep ini prospektif untuk masa depan, asalkan tidak terlalu rumit dengan urusan kelembagaan formal.
"Konsep aglomerasi itu prospek masa depan, dengan catatan tidak terlalu ribet dengan urusan kelembagaan formal," ujarnya usai menghadiri diskusi tersebut.
Pendekatan Sektoral Lebih Konkret
Bima menjelaskan bahwa pendekatan kelembagaan seringkali terjebak pada perdebatan soal kewenangan sektoral, perencanaan, dan anggaran, sehingga penanganan masalah di lapangan terus tertunda. Sebaliknya, pendekatan sektoral memberikan solusi yang lebih konkret karena otoritas, pembiayaan, dan pemilik proyek sudah jelas sejak awal.
"Kelembagaan ini, kita bicara lembaganya, kita bicara kewenangannya, kita bicara pengurusnya, enggak habis-habis, keburu banjir duluan, macet duluan. Itu yang terjadi di Jakarta," katanya.
Isu Prioritas: Sampah dan Transportasi
Salah satu isu prioritas yang dibahas adalah persoalan sampah. Bima menyebutkan bahwa penanganan sampah kerap menyulitkan kepala daerah, mulai dari banyaknya tawaran vendor dengan beragam teknologi, sulitnya mencari lahan, hingga penolakan warga. Saat ini, pemerintah mempercepat program pengelolaan sampah energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Selain itu, Bima menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi terintegrasi di kawasan Jabodetabekpunjur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
"Mengintegrasikan jalurnya lewat mana, penyambungnya gimana, konektivitasnya di mana. Bagaimana porsi provinsi, berapa dari kementerian, dan bagaimana tersubsidi. Ini tantangan berat tapi insyaallah bisa selesai bersama-sama," ujarnya.
Kolaborasi Antar Daerah
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa salah satu aspek penting yang didiskusikan adalah penanganan sampah untuk menjadi energi listrik. Menurutnya, permasalahan ini menjadi bagian penting yang harus dicari solusi bersama.
"Kita di daerah harus juga bisa respons dengan program aglomerasi ini. Jadi yang pertama kita mengadakan pertemuan diskusi tentang tata kelola pemerintahan dan fungsi melayani masyarakat antar daerah," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa semua daerah yang masuk dalam Jabodetabekpunjur harus bisa merespons dengan cepat melalui kolaborasi antar sektoral. Setiap kabupaten/kota yang berdampingan diminta untuk saling mendukung pembangunan sesuai dengan program yang telah ditentukan.
