Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Kepala Daerah Papua untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, pada Senin (22/6/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mengajak para kepala daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya mohon dengan hormat kita mendukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia, khususnya di Papua Raya,” ujar Mendagri Tito dalam sambutannya. Menurutnya, program sensus ini akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, terutama di Tanah Papua, karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
BPS: Sensus Ekonomi 2026 Berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ini menyasar aktivitas ekonomi serta kondisi sosial ekonomi keluarga dan rumah tangga di seluruh Tanah Air.
“Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu kepala daerah, terutama di Tanah Papua, agar kita bisa bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” kata Amalia. Ia menekankan pentingnya akurasi data untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.
Kepala Daerah Papua Kompak Nyatakan Dukungan
Seluruh kepala daerah yang hadir secara langsung menyatakan kesiapan untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026. Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan komitmen tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026,” tegas Ahmad Nausrau. Dukungan ini menjadi modal penting bagi BPS untuk memastikan cakupan data yang lengkap di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis unik.
Komitmen Mendagri: Penandatanganan SEB dengan BPS
Sebelumnya, pada Senin (15/6/2026), Mendagri Tito bersama Kepala BPS telah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) sebagai wujud komitmen mendukung Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan sensus.
Melalui upaya ini, pemerintah berharap memperoleh data akurat mengenai kondisi ekonomi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data sensus juga penting untuk mengukur pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Papua.
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta pejabat BPS dan Pemerintah Provinsi Papua. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi lintas lembaga untuk menyukseskan agenda statistik nasional ini.
