Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik rencana pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, biaya operasional akan lebih murah jika dikelola oleh pihak sekolah.
Pelibatan Sekolah Harus Dipetakan
Yahya menekankan perlunya pemetaan sekolah yang mampu mengelola MBG. Tidak semua sekolah memiliki lahan dan ruangan yang cukup untuk membuat dapur. "Bagi sekolah yang mampu dipersilahkan dan bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
Skema Pembiayaan Perlu Dikaji
Jika rencana ini diterapkan, skema pembiayaan untuk dapur yang disediakan sekolah harus dikaji. "Apakah skemanya sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak. Karena biaya investasinya lebih murah dibanding yang dikelola yayasan," jelas Yahya.
Pengawasan Orang Tua Cegah Keracunan
Yahya menilai pelibatan sekolah akan meningkatkan partisipasi sekolah dan orang tua dalam mengawasi kualitas dan keamanan makanan. "Sehingga kasus keracunan dapat dicegah dan dihindari. Apalagi jumlah penerima manfaatnya tidak banyak," kata dia.
Fokus pada Sekolah dengan Siswa Kurang Mampu
Ia juga mengusulkan MBG difokuskan pada sekolah yang muridnya dari golongan tidak mampu, khususnya sekolah negeri. "Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta yang murid-muridnya dari golongan orang kaya tidak diperlukan. Supaya terjadi refocusing penerima manfaat," pungkasnya.
Prabowo Persilakan Kaji Alternatif
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan opsi pelibatan kantin sekolah dikaji mendalam. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan hal itu setelah rapat terbatas di Istana, Rabu (15/7). Menurutnya, Perpres 115 tentang Tata Kelola MBG hanya mengatur pelaksanaan melalui SPPG. "Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," kata Agustina.
