Anggota DPR Ratna Juwita Sari Ingatkan WFH Bukan Solusi Tunggal untuk Hemat Energi
Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi dalam menerapkan program penghematan energi yang rencananya akan dimulai pada April mendatang. Menurutnya, pendekatan tersebut terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional.
Peringatan terhadap Kebijakan WFH
Dalam keterangannya pada Sabtu, 28 Maret 2026, Ratna menegaskan, "WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif." Ia menilai, kebijakan hemat energi seharusnya tidak hanya dibebankan pada pola kerja aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menyasar sektor-sektor besar yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar.
Ratna menekankan, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan. "Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak," ucapnya.
Konsekuensi Sosial dan Ekonomi WFH
Ratna juga mengingatkan bahwa kebijakan WFH memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan secara serius. Hal ini mencakup potensi penurunan produktivitas kerja, dampak pada kualitas layanan publik, serta beban biaya listrik rumah tangga yang justru bisa meningkat akibat aktivitas kerja dari rumah.
Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif dan menyeluruh, antara lain:
- Melakukan audit energi nasional secara komprehensif di sektor publik dan industri.
- Mempercepat transisi ke energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas-fasilitas negara.
- Memperkuat sistem transportasi massal guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Panggilan untuk Kebijakan Berbasis Data
Ratna menambahkan, "Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara." Sebagai legislator dari PKB, ia menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal agar kebijakan penghematan energi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjadi bagian integral dari transformasi energi nasional yang berkelanjutan.
Dengan demikian, Ratna Juwita Sari menyerukan pendekatan yang lebih holistik dan terencana dalam upaya penghematan energi, menekankan bahwa solusi tunggal seperti WFH tidak cukup untuk menghadapi tantangan energi yang kompleks di Indonesia.
