Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, meminta PDI Perjuangan (PDIP) untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai konsep partai penyeimbang yang dicanangkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Permintaan ini disampaikan Andy Budiman kepada wartawan pada Jumat, 10 Juli 2026.
"Mungkin yang perlu diperjelas adalah kekuatan penyeimbang terhadap siapa? Dan apa bentuk nyata tindakan konkret sebagai kekuatan penyeimbang?" ujar Andy Budiman.
Pentingnya Penjelasan Agar Rakyat Tidak Bingung
Menurut Andy, klarifikasi tersebut sangat diperlukan agar masyarakat tidak kebingungan memahami arah sikap dan posisi politik PDIP. "Ini perlu agar rakyat tidak bingung dengan istilah kekuatan penyeimbang," sambungnya.
Meski meminta penjelasan, Andy menegaskan bahwa PSI menghormati sikap politik PDIP. Ia menilai pilihan PDIP sebagai partai penyeimbang merupakan hak sepenuhnya dalam berdemokrasi. "Ibu Mega sebagai tokoh politik senior tentu punya pertimbangan tersendiri," kata Andy.
Pernyataan Megawati dalam Surat Internal
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai partai penyeimbang. Pernyataan itu disampaikan dalam surat internal bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026 yang diteken pada Rabu, 1 Juli 2026. Megawati menekankan bahwa posisi penyeimbang bukanlah pilihan taktis yang ditentukan oleh dinamika kekuasaan sesaat.
Dalam surat tersebut, Megawati menjelaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. "Pada Pembukaan Kongres VI PDI Perjuangan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 1 Agustus 2025, saya menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi," tulis Megawati.
"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," lanjutnya.
Tanggapan dari PKS
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menanggapi pernyataan Megawati. PKS mengingatkan bahwa pada era Presiden Joko Widodo, PDIP justru menjadi bagian dari koalisi pemerintah, bukan oposisi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sikap yang perlu dijelaskan lebih lanjut.
Dengan adanya permintaan dari PSI dan tanggapan dari PKS, publik menantikan penjelasan lebih konkret dari PDIP mengenai peran mereka sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
