Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan motor listrik nasional dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026).
"Nah berkenaan dengan motor listrik nasional nanti pada waktunya akan kami sampaikan dalam waktu dekat. Mungkin akan ada semacam launching ya, motor listrik nasional hasil karya anak bangsa," kata Prasetyo Hadi.
Prestasi Karya Anak Bangsa
Prasetyo menegaskan bahwa motor listrik dalam negeri ini membuktikan prestasi anak bangsa. Ia menyebut segala kekurangan yang ada akan diikuti dengan evaluasi dari pemerintah. "Yang sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya. Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan ya mari itu bersama-sama kita perbaiki," ujarnya.
Peluncuran motor listrik nasional juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap konsumsi BBM berbasis fosil. "Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, tidak sekadar memberi efek atau impact di dunia otomotif tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan BBM kita," tambah Prasetyo.
Rencana Insentif Motor Listrik
Sebagai informasi, program motor listrik ini sempat ditargetkan berjalan pada Juni 2026, namun batal. Rencananya, pemerintah memberikan insentif kepada 200 ribu kendaraan listrik, dengan rincian 100 ribu unit untuk motor dan 100 ribu unit untuk mobil. Khusus motor listrik, subsidi yang direncanakan sebesar Rp 5 juta per unit. Sementara untuk mobil listrik, besaran subsidi masih dalam pembahasan.
"Kira-kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100 ribu (unit) subsidi pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? (Subsidi) Rp 5 juta," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5/2026), seperti dilansir detikFinance.
