Jakarta - Pihak Terkait dalam sidang uji materi Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diakomodasi dalam undang-undang tersebut sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Pihak Terkait, Prof. Joko Sriwidodo, beserta tim advokat dalam sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Selasa (28/4/2026).
Pihak Terkait dan Argumen Hukum
Pihak Terkait dalam perkara ini terdiri dari empat warga negara Indonesia, yaitu Sujimin (wiraswasta) sebagai Pihak Terkait I, Nadya Alwin (pengurus rumah tangga) sebagai Pihak Terkait II, Ayu Yudiana (guru) sebagai Pihak Terkait III, dan Rizka Rosmawati (karyawan swasta) sebagai Pihak Terkait IV. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim MK, Joko Sriwidodo menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bersifat holistik.
Menurut Joko, pendidikan tidak hanya mencakup aspek pedagogis, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, termasuk gizi. "Program MBG harus dimaknai sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk manusia yang sehat, berilmu, dan berdaya saing," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatan dan kecukupan gizi memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan belajar, konsentrasi, serta partisipasi siswa di sekolah. Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi dinilai relevan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Bantahan terhadap Dalil Pemohon
Pihak Terkait juga menolak dalil Pemohon yang menyebut anggaran pendidikan seharusnya hanya digunakan untuk fungsi pedagogis. Menurut mereka, pendekatan tersebut terlalu sempit dan tidak mencerminkan konsep pendidikan nasional yang komprehensif. Selain itu, tudingan bahwa MBG menyebabkan distorsi anggaran pendidikan juga dibantah. Pihak Terkait menyebut program tersebut justru memperkuat efektivitas belanja pendidikan dengan meningkatkan kesiapan belajar siswa serta mengurangi beban ekonomi keluarga.
Kesesuaian dengan Prinsip Negara Hukum
Joko juga menyatakan bahwa program MBG telah melalui proses perencanaan dan penganggaran yang sah sesuai dengan prinsip negara hukum (rule of law). Program tersebut, kata dia, telah dirumuskan sejak tahun 2024 dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. "Program ini telah melalui tahapan perencanaan, pembahasan bersama DPR, hingga pengesahan dalam APBN 2026. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran prinsip konstitusional," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan program prioritas yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan.
Tanggapan atas Kasus Keracunan
Menanggapi dalil Pemohon terkait kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG, Pihak Terkait menilai hal tersebut bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kegagalan program secara keseluruhan. Sebab, pelaksanaan MBG telah dilengkapi dengan standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi makanan. "Peristiwa keracunan tidak mencerminkan keseluruhan sistem, karena program ini dijalankan dengan mekanisme pengawasan dan standar higienitas yang jelas," kata Joko.
Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, Pihak Terkait meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon. Mereka menilai ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945, melainkan justru memperluas makna pembiayaan pendidikan secara konstitusional. "Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," tutup Joko.
