Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengintensifkan pelaksanaan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai bagian dari program percontohan nasional. Program ini bertujuan mempercepat validasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran melalui sistem data terintegrasi.
Latar Belakang dan Target Program
Penunjukan Kota Surabaya sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Perlinsos Digital 2026 menandai langkah penting dalam transformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi pengenalan wajah untuk mempercepat proses verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Melalui sistem tersebut, proses verifikasi yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama kini dapat dipangkas menjadi sekitar 15 hingga 45 menit. Hasil verifikasi kemudian langsung menunjukkan tingkat kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
Jadwal dan Dukungan Agen
Wali Kota Surabaya Eri Cahyono mengatakan implementasi Perlinsos Digital di Kota Pahlawan dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni hingga 7 Juli 2026. Ia menyebut sistem sempat mengalami kendala teknis pada tahap uji coba, namun terus disempurnakan oleh pemerintah pusat melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Alhamdulillah Perlinsos jalan sampai hari ini dan kita punya waktu dua minggu. Karena ketika rapat dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Pak Luhut B. Pandjaitan, saya menyampaikan dua minggu dengan catatan tidak ada trouble di aplikasinya," ujar Eri dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Pemkot Surabaya telah menyiapkan 13.094 agen Perlinsos yang berasal dari ASN, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga elemen pendamping lainnya.
"13.094 orang agen alhamdulillah kemarin disahkan, kita sudah berjalan. Meski sempat ada kendala, tapi sangat luar biasa Dewan Ekonomi, karena ketika kita menyampaikan, langsung diperbaiki," tambahnya.
Harapan dan Cakupan
Ia menambahkan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi diharapkan dapat selesai sesuai target waktu sehingga seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk diverifikasi dalam sistem Perlinsos Digital. "Semoga tanggal 7 Juli 2026 semuanya sudah clear, bukan hanya orang yang miskin, tapi seluruh warga Surabaya," lanjutnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial terintegrasi yang menghubungkan berbagai basis data kementerian dan lembaga agar proses penilaian penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber data. Ia menyebut Surabaya dipilih sebagai daerah percontohan karena memiliki kesiapan ekosistem digital, termasuk tingkat kepemilikan KTP elektronik yang telah mencapai hampir 99,75 persen.
Pada tahap awal, uji coba dilakukan di Kelurahan Ketabang dan Kelurahan Genteng, kemudian diperluas ke Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan. Saat ini pendaftaran sudah dapat dilakukan di seluruh wilayah Surabaya secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos.
Integrasi Data dan Dukungan Teknis
Masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri, sementara warga yang belum memiliki perangkat tetap dapat dibantu oleh agen yang telah disiapkan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari berbagai instansi seperti Kementerian Sosial, Korlantas Polri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BKN, hingga PLN untuk memperkuat validasi data sosial ekonomi masyarakat.
Meski demikian, warga tetap diberikan kesempatan mengajukan sanggahan apabila hasil verifikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan seluruh agen Perlinsos telah diaktifkan dan siap membantu proses pendaftaran di lapangan. Ia menuturkan sempat terjadi kendala interoperabilitas data pada tahap awal uji coba, namun kini sistem telah berjalan lebih stabil. Selain itu, Pemkot Surabaya juga memperkuat jaringan internet di Balai RW dan titik pelayanan publik untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran. "Penguatan sinyal WiFi juga dilakukan di Balai RW agar proses pendaftaran tidak terganggu," katanya.
Fondasi Data Kependudukan
Kepala Dispendukcapil Surabaya Irvan Wahyudrajat menegaskan bahwa data kependudukan menjadi fondasi utama dalam implementasi Perlinsos Digital karena verifikasi dilakukan berbasis NIK dan teknologi pengenalan wajah. Ia menyebut capaian perekaman KTP elektronik di Surabaya telah mencapai 99,7 persen, sementara aktivasi IKD terus dimasifkan melalui berbagai layanan publik hingga tingkat RW. Target utama Pemkot Surabaya adalah memastikan masyarakat pada desil 1 hingga 5 dapat segera melakukan validasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. "Kami berharap mereka bisa masuk secara mandiri ke portal Perlinsos," pungkasnya.
