Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membatalkan rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat (AS) setelah dokumen lampiran surat perjalanan dinasnya bocor ke publik. Hal ini disampaikan Dody dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Kronologi Pembatalan Perjalanan
Dody mengaku telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan tersebut sejak dokumen tersebut tersebar luas di media sosial. "Saya memutuskan untuk membatalkan perjalanan dinas ini demi menjaga integritas dan menghindari polemik yang tidak perlu," ujarnya.
Dokumen yang bocor itu memuat nama istri Dody, Irma Hermawati, dan anaknya, Aurellia Tsabitha Meidira, sebagai peserta perjalanan. Hal ini memicu dugaan bahwa biaya perjalanan keluarga Dody ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Klaim Pembiayaan Pribadi
Menanggapi spekulasi tersebut, Dody menegaskan bahwa biaya perjalanan istri dan anaknya tidak dibebankan pada APBN. "Saya pastikan bahwa tiket dan akomodasi untuk keluarga saya dibiayai secara pribadi, bukan dari uang negara," tegasnya.
Namun, Dody tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dokumen yang bocor atau langkah hukum yang akan diambil terkait kebocoran tersebut. Ia hanya menyatakan akan bekerja sama dengan pihak berwenang jika diperlukan.
Respons Publik dan Pengawasan
Kebocoran dokumen ini memicu reaksi beragam dari publik. Sejumlah kalangan mendesak agar Menteri PU lebih transparan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Sementara itu, Kementerian PU belum memberikan pernyataan resmi mengenai prosedur pengamanan dokumen internal.
Peristiwa ini juga menjadi sorotan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengingatkan seluruh pejabat negara untuk mematuhi aturan perjalanan dinas. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa pihaknya akan memantau perkembangan kasus ini. "Kami akan melihat apakah ada indikasi pelanggaran dalam proses pengajuan perjalanan dinas tersebut," ujarnya.
Dampak Terhadap Kinerja Kementerian
Pembatalan perjalanan dinas ini berpotensi mempengaruhi agenda kerja Kementerian PU, terutama dalam hal kerja sama infrastruktur dengan pihak AS. Namun, Dody memastikan bahwa pembatalan ini tidak akan mengganggu proyek-proyek strategis yang sedang berjalan. "Kami akan mengatur ulang jadwal pertemuan dengan mitra AS melalui mekanisme virtual atau penugasan pejabat lain," jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran dokumen tersebut. Kementerian PU menyatakan akan melakukan audit internal untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
