Banggar Sarankan Tunda Program Tak Mendesak, Kecuali MBG yang Wajib Dilaksanakan
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyarankan pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Saran ini muncul sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah yang memanas, yang telah menyebabkan kenaikan harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dan penguatan dolar Amerika Serikat.
Kondisi ini berpotensi mengganggu postur APBN, sehingga diperlukan penajaman terhadap program-program prioritas. Said Abdullah mengusulkan agar program yang dianggap mendesak dan tidak mendesak dibedakan penanganannya.
Program Prioritas yang Bisa Ditunda
Menurut Said, program prioritas yang tidak terlalu mendesak, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. "Program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Dia mencontohkan bahwa penundaan ini dapat membantu pemerintah mempertebal cadangan keuangan untuk berjaga-jaga dalam situasi ketidakpastian global. "Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah. Untuk jaga-jaga," sambungnya.
MBG dan Program Lain yang Wajib
Namun, tidak semua program bisa ditawar. Said Abdullah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk dalam klaster anggaran pendidikan yang bersifat mandatory, sehingga wajib dilaksanakan tanpa penundaan. "Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," tegasnya.
Selain MBG, dia juga menyebutkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai contoh yang tidak mendesak dan bisa ditunda. Pendekatan berbeda ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam menjaga program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Subsidi Energi Jadi Sorotan
Said Abdullah juga menyoroti perlunya penajaman subsidi energi, yang dinilai masih kurang tepat sasaran. Subsidi untuk kelompok atas dan industri berpotensi menjadi beban berlebihan bagi APBN.
"Program yang tidak begitu mendesak bisa ditunda. Kemudian penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Padahal kita tahu bersama, itu adalah berdasarkan undang-undang harus tertutup. Tapi dijual terbuka," ujar Said.
Dia mengusulkan penggunaan sistem yang lebih canggih, seperti fingerprint atau retina mata, untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mengurangi pemborosan. "Seharusnya pakai fingerprint saja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin paling sekitar 5,5 maksimal," tutupnya.
Beban APBN dan Respons Pemerintah
Diberitakan sebelumnya, pemerintah diminta segera melakukan mitigasi fiskal menyusul lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS. Konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran telah mendorong harga minyak di atas USD 100 per barel dan nilai tukar rupiah menembus Rp17.000 per dolar AS.
Anggota Komisi IV DPR M Sarmuji mengingatkan bahwa kombinasi ini berpotensi memberikan tekanan besar pada APBN, terutama pada pos subsidi energi. "Lonjakan harga minyak dunia di atas USD100 per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan," katanya.
Sarmuji juga menekankan bahwa penguatan dolar AS meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Dia meminta Kementerian Keuangan untuk segera melakukan simulasi berbagai skenario guna mengantisipasi konsekuensi fiskal. "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid," tegasnya.
Koordinasi yang terbuka dan kuat antara pemerintah, DPR, dan publik dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global ini.
