Wakil Presiden Iran, Mohammad Reza Aref, menyatakan bahwa negaranya akan segera merayakan "kemenangan besar" melawan musuh-musuhnya. Pernyataan ini muncul setelah bertahun-tahun tekanan dan sanksi yang membebani Teheran.
Pernyataan di Grup Pelayaran
Aref menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Grup Pelayaran Republik Islam Iran, seperti dilansir Press TV pada Jumat, 8 Mei 2026. Ia menyebut rakyat Iran sebagai pemenang "Perang Ramadan". Istilah itu merujuk pada konflik yang dipicu serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari lalu, yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan.
"Kita akan segera menggelar perayaan kemenangan kita, dan sanksi-sanksi serta tekanan yang dikenakan pada bangsa Iran selama beberapa tahun terakhir akan dicabut dengan kemenangan besar bangsa Iran," ujar Aref.
Gencatan Senjata dan Perundingan
Perang antara Iran melawan AS dan Israel ditangguhkan dengan gencatan senjata sejak 8 April lalu. Perundingan damai di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu untuk memberi ruang negosiasi baru.
Trump menyatakan keyakinan bahwa kesepakatan dengan Iran "sangat mungkin" tercapai, namun juga mengancam akan melanjutkan serangan jika negosiasi gagal. Pemerintah Iran belum menanggapi proposal baru AS.
Rekonstruksi Pasca-Perang
Aref juga menyatakan keyakinan bahwa Teheran mampu merekonstruksi zona industri yang rusak akibat perang. "Dengan kepercayaan kepada Tuhan dan mengandalkan kapasitas dalam negeri, tidak ada kekhawatiran tentang rekonstruksi unit-unit yang rusak akibat perang ketiga yang dipaksakan," sebutnya. Perang ini disebut "perang ketiga yang dipaksakan" setelah perang 12 hari pada Juni tahun lalu dan perang Irak-Iran 1980-1988.
Strategi di Selat Hormuz
Aref menegaskan bahwa Selat Hormuz adalah hak milik Iran yang mutlak. "Selama beberapa tahun terakhir, kita belum memanfaatkan berkah strategis ini, tetapi sekarang bertekad untuk mengendalikan selat ini," cetusnya. Ia menambahkan bahwa Iran telah memutuskan untuk mengelola Selat Hormuz dari perspektif hukum, strategis, dan ekonomi internasional, yang dapat menjamin keamanan jalur perairan tersebut bagi semua negara di kawasan.
