Komando Operasi (Koops) TNI Habema membantah keras tuduhan yang menyebut aparat TNI melakukan serangan terhadap Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Narasi yang beredar di media sosial tersebut dinilai menyesatkan dan berpotensi memperkeruh situasi keamanan di wilayah setempat.
Tuduhan tersebut muncul setelah beredarnya informasi yang langsung mengaitkan insiden ledakan di lingkungan gereja dengan aparat keamanan. Padahal, saat ini proses investigasi masih terus berjalan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.
Pernyataan Resmi TNI
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna, mengungkapkan bahwa jenis granat yang ditemukan di lokasi ledakan bukan merupakan senjata standar yang digunakan oleh TNI.
"Kami menyesalkan adanya pemberitaan dan narasi di media sosial yang langsung menuduh TNI-Polri sebagai pelaku. Di sini kami tegaskan bahwa TNI bukan pelaku pengeboman tersebut," kata Wirya dalam keterangan tertulisnya.
Wirya juga meluruskan isu mengenai penggunaan teknologi militer dalam insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah menggunakan drone bersenjata untuk menyerang warga sipil, terlebih di area rumah ibadah yang harus dilindungi dari konflik.
Pendekatan Humanis TNI
Menurut Wirya, Koops TNI Habema selama ini mengedepankan pendekatan keamanan yang humanis dalam menjalankan tugas di Papua. Perlindungan terhadap masyarakat sipil, tempat ibadah, serta fasilitas umum tetap menjadi prioritas utama aparat di lapangan.
Ia menduga insiden ini sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah hubungan baik antara aparat keamanan dengan masyarakat Papua. Oleh karena itu, warga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif.
"Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi memprovokasi dan memperkeruh situasi keamanan di Intan Jaya," ujarnya.
Respons Bupati Intan Jaya
Merespons dinamika keamanan di wilayahnya, Bupati Intan Jaya Aner Maisini turut memberikan atensi khusus terkait perlindungan terhadap warga sipil. Ia meminta agar seluruh upaya penegakan hukum dan keamanan dilakukan tanpa mengorbankan masyarakat.
"Penegakkan harus humanis, karena yang jadi korban itu masyarakat. Jangan sampai gereja, sarana pemerintah, atau masyarakat sipil yang terkena dampak," tegas Aner.
