Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia keluar dari ruang penyidikan KPK dengan mengenakan rompi tahanan oranye pada Kamis (4/6/2026) sekitar pukul 08.37 WIB, dikawal sejumlah penyidik. Sebelumnya, Silmy mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam setelah sempat dicari penyidik dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kasus yang Menjerat Silmy Karim
KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. Operasi ini merupakan OTT ke-11 sepanjang tahun 2026. Kasus yang diusut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing, yaitu Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Profil dan Rekam Jejak Silmy Karim
Meski terjerat dugaan korupsi, Silmy Karim memiliki rekam jejak panjang di dunia bisnis, ekonomi, birokrasi, dan BUMN. Ia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamen Imipas pada 21 Oktober 2024 untuk membantu modernisasi dan peningkatan pelayanan publik di sektor imigrasi dan pemasyarakatan.
Pendidikan
Silmy merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada 1997. Ia melanjutkan studi magister bidang ekonomi di Universitas Indonesia pada 2005–2007. Tiga tahun kemudian, ia mengikuti program kepemimpinan di Georgetown University. Selanjutnya, ia menempuh program Executive Education bidang National and International Security di Harvard Kennedy School, Harvard University, serta NATO Staff Officer Orientation Course di NATO School Oberammergau, Jerman, pada 2012.
Karier di Pemerintahan
Karier Silmy di pemerintahan dimulai pada 2008–2009 saat bergabung dalam Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Tim ini bertugas memastikan pengambilalihan bisnis TNI oleh negara berjalan sesuai regulasi. Di Kementerian Pertahanan, ia pernah menjadi anggota Dewan Penasihat dan dikenal dekat dengan Sjafrie Sjamsoeddin, yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI. Pada 2010–2011, Silmy menjabat sebagai Special Advisor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memberikan masukan strategis. Berkat rekam jejaknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Staf Khusus Presiden pada 2011–2013.
Karier di BUMN
Silmy juga dipercaya memimpin sejumlah BUMN. Ia memulai sebagai Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) pada 2011. Kemudian, ia menjabat Direktur Utama PT Pindad (Persero) pada 2014–2016, lalu memimpin PT Barata Indonesia (Persero) pada 2016. Pada 2018, ia diangkat menjadi Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Ia juga pernah menjabat Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM saat dipimpin Yasonna H. Laoly, dengan komitmen mengembangkan sistem imigrasi Indonesia yang transparan dan efisien.
Masuk Kabinet Merah Putih
Setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih dalam Pilpres 2024, nama Silmy masuk bursa Kabinet Merah Putih. Ia resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024.
Penutup
Silmy Karim kini harus menghadapi proses hukum di KPK terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Kasus ini menjadi sorotan publik dan mencoreng rekam jejak panjangnya di pemerintahan dan BUMN.
