Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tetap memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan, meskipun pejabat tersebut memiliki kedekatan dengan dirinya. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Kepala BPKP Gemetar Minta Petunjuk
Prabowo menceritakan bahwa Kepala BPKP datang menghadap dengan perasaan gugup. "Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan enggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden," ujar Prabowo.
Prabowo kemudian memberikan instruksi tegas. "Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tegasnya.
Keprihatinan atas Penyalahgunaan Jabatan
Presiden mengaku sedih karena masih menerima laporan mengenai pejabat yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan mengambil uang rakyat, setelah diberi kepercayaan menduduki posisi penting. Menurutnya, pejabat yang telah diberi kehormatan dan kepercayaan seharusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, bukan justru menyalahgunakan kewenangan.
Teknologi Digital Memudahkan Deteksi
Kepala Negara juga menyebut perkembangan teknologi digital saat ini membuat berbagai penyimpangan lebih mudah terdeteksi. "Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karir, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ujarnya.
Penindakan Juga untuk Kader Sendiri
Prabowo menegaskan bahwa setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab kepada negara dan rakyat, sehingga proses pemeriksaan harus tetap berjalan. Presiden mengatakan penindakan juga berlaku terhadap kader partainya sendiri dan menyebut sejumlah kader Partai Gerindra telah diproses hukum. "Ini saya sampaikan karena saya, kalau saya dapat laporan apa yang harus dibuat nanti 'geremeng-geremeng', sakit hati ya kan. Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, enggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan," pungkas Prabowo.
