Pengadilan Rusia pada Senin (29/6) menjatuhkan hukuman penjara antara dua hingga tujuh tahun kepada tiga pekerja bar di Orenburg karena berpartisipasi dalam komunitas LGBT internasional. Keputusan ini merupakan kasus pidana pertama sejak Mahkamah Agung Rusia melarang 'gerakan LGBT internasional' sebagai organisasi ekstremis pada tahun 2023.
Vonis Pertama Sejak Label Ekstremis
Dilansir AFP, pengadilan di Orenburg, kota berpenduduk sekitar 500.000 jiwa di perbatasan dengan Kazakhstan, menyatakan bahwa pemilik, administrator, dan direktur seni bar Pose dinyatakan bersalah karena mengorganisir 'acara-acara yang disatukan oleh tema demonstrasi solidaritas dengan orang-orang berorientasi seksual non-tradisional'—istilah hukum Rusia untuk LGBTQ.
Ketiganya dijatuhi hukuman penjara bervariasi: pemilik bar Vyacheslav Khasanov (37 tahun) mendapat tujuh tahun penjara dan denda satu juta rubel (sekitar $13.000); direktur seni Alexander Klimov (23 tahun) dihukum dua tahun tiga bulan; administrator Diana Kamilyanova (30 tahun) menerima enam tahun tiga bulan. Pengadilan menyatakan tidak satu pun dari mereka mengaku bersalah.
Latar Belakang Penindasan LGBTQ di Rusia
Rusia selama bertahun-tahun telah menargetkan organisasi LGBTQ, namun kebijakan semakin keras sejak invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, yang mempercepat perubahan haluan konservatif garis keras. Presiden Vladimir Putin mempromosikan 'nilai-nilai tradisional' dengan menindak film, buku, seni, dan budaya yang dianggap menyimpang.
Sebelum kasus ini, pengadilan Rusia telah menjatuhkan denda dan hukuman penjara jangka pendek kepada individu yang menampilkan simbol LGBTQ, seperti bendera pelangi pada pakaian atau poster. Penggerebekan terhadap klub dan bar LGBTQ juga marak dilakukan.
Dampak dan Reaksi
Kasus ini menandai eskalasi represi terhadap komunitas LGBTQ di Rusia. Hukuman berat terhadap para pekerja bar Pose menunjukkan bahwa otoritas Rusia serius menerapkan label ekstremis terhadap gerakan LGBT internasional. Belum ada pernyataan resmi dari kedutaan asing atau organisasi HAM internasional terkait vonis ini.
