Pembangunan PLBN: Simbol Kedaulatan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Komisi II DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pos lintas batas negara (PLBN) baru di wilayah Kalimantan dan Papua. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menekankan urgensi pembangunan PLBN yang tidak hanya terkait aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Urgensi pembangunan PLBN jauh melampaui aspek pertahanan dan keamanan. Memang, menjaga kedaulatan negara merupakan fungsi utama kawasan perbatasan. Namun dalam paradigma pembangunan Presiden Prabowo, menjaga perbatasan harus berjalan beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana,” ujar Bahtra kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).
Empat Alasan Strategis Pembangunan PLBN
Bahtra memaparkan empat alasan mengapa pembangunan PLBN menjadi sangat penting. Pertama, perbatasan merupakan wajah depan bangsa Indonesia. “Kesan pertama negara tetangga terhadap Indonesia justru terlihat dari bagaimana kita membangun kawasan perbatasan. Karena itu, PLBN harus menjadi simbol negara yang modern, berdaulat, tertata, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Bahtra.
Kedua, PLBN harus menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru. Dengan konektivitas yang semakin baik, kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi pusat perdagangan, logistik, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lintas negara yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Ketiga, pembangunan PLBN merupakan instrumen pemerataan pembangunan nasional. “Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terdepan sehingga masyarakat perbatasan memperoleh pelayanan publik, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang sama dengan daerah lainnya,” sambungnya.
Keempat, masih banyak wilayah perbatasan yang belum memiliki PLBN sehingga aktivitas keluar-masuk orang dan barang di sejumlah titik masih berlangsung melalui jalur yang tidak resmi dan sulit diawasi. “Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan narkotika, perdagangan ilegal, maupun berbagai kejahatan lintas negara lainnya. Karena itu, penambahan PLBN menjadi penting agar seluruh aktivitas lintas batas berlangsung melalui pintu resmi yang berada dalam pengawasan negara,” tutur Bahtra.
Investasi Strategis Jangka Panjang
Bahtra memandang pembangunan PLBN merupakan investasi strategis jangka panjang. Menurutnya, negara tidak hanya hadir untuk menjaga batas wilayah, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan, membuka peluang ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat rasa keadilan bagi masyarakat perbatasan.
Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan panjang perbatasan darat sekitar 3.100 kilometer, yang berbatasan langsung dengan Malaysia sekitar 2.004 kilometer, Papua Nugini sekitar 824 kilometer (dari Jayapura-Merauke), dan Timor Leste sekitar 268,8 kilometer. “Dengan kondisi geografis tersebut, keberadaan sekitar 15 PLBN yang ada saat ini tentu masih belum memadai. Oleh karena itu, penambahan PLBN merupakan kebutuhan strategis agar negara semakin mampu menghadirkan pelayanan, pengawasan, dan pembangunan secara merata di kawasan perbatasan,” sebutnya.
Rencana Pembangunan di Kalimantan dan Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo akan membangun PLBN lagi di sejumlah titik di Kalimantan dan Papua. “Ya ini kan sementara baru 15 (pos lintas batas negara), kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ada satu titik yang berbatasan dengan Serawak, kemudian di Kalimantan Utara ya ada masih ada lagi seperti Long Nawang, kemudian Long Midang,” kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Selain di Kalimantan, pemerintah akan menambah PLBN di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Saat ini, pos lintas batas negara di perbatasan Papua baru terdapat di Skouw, Yetetkun, dan Sota.
