Pemerintah Susun Rencana Induk Pascabencana Sumatera
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rencana induk ini akan menjadi acuan utama dalam proses pemulihan hingga tahun 2028.
Tito menegaskan bahwa penyusunan rencana induk atau yang dikenal dengan Renduk merupakan langkah krusial. Pasalnya, penanganan bencana di ketiga wilayah terdampak telah melewati fase darurat dan kini memasuki tahap transisi menuju pemulihan yang lebih permanen dan terukur.
“Ke depan kita masuk tahap pemulihan. Saat ini sudah dibuat rencana induk oleh Bappenas, sudah kita review, dan kemudian proses ini sedang berjalan menuju Peraturan Presiden. Kami menjadwalkan tiga tahun, timeline-nya sampai dengan 2028 dan ada tahapan setiap tahunnya,” ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Sabtu (16/5/2026). Hal ini disampaikan saat rapat bersama Tim Pengarah Satgas PRR.
Prioritas Pemulihan
Tito menambahkan, rencana induk ini nantinya akan menjadi pedoman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Pemerintah memprioritaskan sejumlah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pemulihan kehidupan masyarakat dan penguatan aktivitas ekonomi daerah. Fokus pemulihan meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti sungai, jalan, dan jembatan, serta sektor perdagangan, pertanian, pertambakan, dan pembangunan hunian tetap (huntap).
“Tadi disampaikan yang diprioritaskan adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, kemudian huntap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di huntara,” ucap Tito.
Target Percepatan
Tito berharap percepatan implementasi program pemulihan dapat berjalan lebih optimal setelah rencana induk memperoleh persetujuan Presiden. Melalui payung kebijakan yang lebih kuat, dukungan anggaran untuk kementerian dan lembaga terkait diharapkan segera disalurkan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.
“Kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden maka otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian/lembaga yang menangani,” papar Tito.
Pemerintah menargetkan rencana induk ini tidak hanya menjadi panduan pembangunan fisik pascabencana, tetapi juga mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan di tiga provinsi terdampak hingga tahun 2028.
