Pemerintah Iran menyerukan agar Amerika Serikat (AS) mengurangi tuntutannya terhadap Teheran, saat negosiasi kedua negara terhenti dalam upaya mengakhiri perang yang berkecamuk selama dua bulan terakhir.
Seruan Iran kepada AS
Seruan terbaru itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam pengarahan yang disiarkan oleh televisi pemerintah Teheran pada Senin (4/5/2026).
"Pada tahap ini, prioritas kami adalah mengakhiri perang," kata Baghaei. "Pihak lain harus berkomitmen pada pendekatan yang beralasan dan meninggalkan tuntutan berlebihan mereka terkait Iran," cetusnya.
Kebuntuan Negosiasi
Negosiasi antara Teheran dan Washington telah terhenti sejak gencatan senjata diberlakukan pada 8 April lalu. Hanya satu putaran perundingan damai yang digelar secara langsung sejauh ini, dengan mediasi Pakistan. Perundingan itu gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen.
Salah satu poin penting yang menjadi kendala adalah cengkeraman Iran atas Selat Hormuz sejak AS dan Israel melancarkan serangan skala besar pada 28 Februari lalu. Langkah Teheran membatasi perlintasan di Selat Hormuz itu mencekik aliran utama minyak, gas, dan pupuk global.
Blokade dan Ancaman
AS membalas dengan memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dalam upaya menekan Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Pada Minggu (3/5) waktu setempat, Presiden Donald Trump mengatakan AS akan "memandu kapal-kapal" untuk keluar dengan aman dari Selat Hormuz. Pernyataan Trump itu memicu ancaman serangan dari militer Iran.
"Sekarang, Amerika seharusnya telah belajar bahwa mereka tidak dapat menggunakan bahasa ancaman dan kekerasan terhadap bangsa Iran," ucap Baghaei. "Republik Islam Iran telah menunjukkan bahwa mereka menganggap diri mereka sebagai penjaga dan pelindung Selat Hormuz dan jalur perairan vital ini," ujarnya.
Ditegaskan Baghaei bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang "aman dan terjamin" sebelum perang berkecamuk. "Masyarakat internasional harus meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat dan rezim Zionis atas tindakan mereka yang menimbulkan ketidakamanan di jalur perairan ini dan menciptakan masalah yang dirasakan di seluruh dunia," tambahnya, merujuk pada Israel.
