Mahkamah Agung (MA) Kamboja pada Kamis (26/06) mempertegas vonis bersalah dan hukuman 14 tahun penjara terhadap dua jurnalis yang dituduh melakukan pengkhianatan terkait unggahan foto di Facebook pada tahun 2025 tentang bentrokan perbatasan dengan Thailand. Kedua jurnalis tersebut adalah Phorn Sopheap dari Battambang Post TV Online dan Pheap Pheara dari TSP 68 TV Online.
Kronologi Kasus dan Tuduhan Pengkhianatan
Phorn Sopheap (39) dan Pheap Pheara (41) awalnya divonis 14 tahun penjara oleh Pengadilan Provinsi Siem Reap pada Desember 2025. Mereka dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 445 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kamboja karena "menyediakan informasi yang merugikan pertahanan nasional kepada negara asing". Keduanya ditangkap secara terpisah pada 31 Juli 2025 setelah kembali dari tugas peliputan di Provinsi Oddar Meanchey, yang berbatasan langsung dengan Thailand dan menjadi lokasi pertempuran pada tahun 2025. Mereka dituduh memproduksi konten yang mengungkap posisi dan strategi militer Kamboja selama konflik tersebut.
Proses Hukum dan Putusan Akhir
Vonis tersebut sebelumnya dikukuhkan oleh Pengadilan Banding Battambang pada Maret 2026. Upaya banding ke Mahkamah Agung kemudian diajukan oleh pihak terdakwa. Dalam sidang singkat, MA Kamboja mengeluarkan putusan penegasan yang menyatakan bahwa vonis terhadap keduanya memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut salah satu kuasa hukum, Kang Pothe Vireak, putusan ini hanya dapat dibatalkan oleh raja Kamboja.
Kecaman dari Kelompok HAM
Keputusan MA Kamboja memicu kecaman dari kelompok hak asasi manusia. Bryony Lau, Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch, menyatakan kepada The Associated Press, "Tindakan penuntutan yang tidak berdasar dan hukuman penjara yang kejam terhadap dua jurnalis ini menunjukkan sikap penghinaan pihak berwenang Kamboja terhadap kebebasan pers." Lau menambahkan, "Dengan mengkriminalisasi jurnalisme dan memenjarakan jurnalis, pemerintahan Hun Manet membatasi sumber informasi independen bagi rakyat Kamboja dan menghambat kemampuan jurnalis untuk menceritakan kisah tentang Kamboja kepada dunia."
Pembelaan Pemerintah Kamboja
Di sisi lain, Menteri Informasi Kamboja Neth Pheaktra membela keputusan pengadilan. Ia menegaskan bahwa pengadilan telah mencapai keputusan independen berdasarkan hukum yang "melindungi jurnalisme sekaligus menjaga keamanan nasional, stabilitas politik, dan pertahanan nasional". Pheaktra menyatakan, "Kamboja sepenuhnya menghormati kebebasan pers dan peran penting jurnalis dalam masyarakat demokratis. Namun, jurnalis, yang posisinya sama dengan warga negara lain, harus membedakan antara jurnalisme yang sah dan tindakan yang melanggar hukum. Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional yang dilindungi, tetapi tidak tanpa batas, dan tidak memberikan kekebalan dari tanggung jawab pidana."
Dampak terhadap Kebebasan Pers di Kamboja
Kasus ini menambah daftar panjang penangkapan aktivis, pegiat lingkungan, dan jurnalis di Kamboja. Tahun ini, peringkat kebebasan pers Kamboja diturunkan oleh Freedom House, kelompok advokasi dari Amerika Serikat, karena "hampir semua media independen di negara tersebut telah tutup". Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk membungkam kritik dan membatasi akses publik terhadap informasi independen.
