Israel secara resmi mengumumkan pemutusan semua kontak dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Keputusan ini diambil sebagai respons atas pencantuman Israel dalam daftar hitam yang dirilis PBB terkait dugaan kekerasan seksual di zona konflik.
Reaksi Keras Israel
Otoritas Tel Aviv mengecam daftar hitam tersebut sebagai langkah yang "keterlaluan", terutama karena Israel ditempatkan dalam daftar yang sama dengan kelompok Hamas. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dalam pernyataan video yang diunggah ke media sosial X pada Jumat (29/5/2026), menegaskan bahwa pihaknya sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini.
"Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," ujar Danon, merujuk pada laporan yang akan dirilis oleh kantor Sekjen PBB tahun ini.
Danon juga menambahkan, "Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima."
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pencantuman Israel dalam daftar hitam kekerasan seksual PBB sebagai hal yang "memalukan dan tidak masuk akal". Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bukti lebih lanjut dari sifat asli PBB sebagai organisasi yang dipolitisasi dan korup.
"PBB telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," tegas Marmorstein.
Pemutusan Kontak Diplomatik
Misi diplomatik Israel untuk PBB dalam pernyataan terpisah mengumumkan bahwa mereka tidak akan melakukan kontak dengan kantor Sekjen PBB selama Guterres menjabat. Guterres dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada 31 Desember mendatang.
Tanggapan PBB
Menanggapi pengumuman tersebut, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa pihaknya telah mengetahui pernyataan Danon. "Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," ujar Dujarric.
Laporan Tahunan Kekerasan Seksual
Laporan tahunan Sekjen PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan. Dalam laporan terakhir pada Agustus tahun lalu, Israel diperingatkan dapat masuk ke daftar pihak yang dicurigai atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata. Kelompok Hamas juga muncul dalam daftar tersebut terkait dugaan kekerasan seksual saat serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang Gaza, serta dugaan penganiayaan terhadap sandera.
PBB saat itu mengutip "informasi yang kredibel" mengenai kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan, dan mengatakan bahwa inspektur PBB telah ditolak aksesnya ke fasilitas-fasilitas tersebut.
Danon dalam pernyataannya menantang PBB, "Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel, untuk memeriksa tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal itu. Mereka memilih untuk tidak datang."
Hubungan yang Memburuk
Hubungan antara PBB dan Israel telah mencapai titik terendah sejak serangan Hamas pada 2023 yang memicu perang di Gaza. Otoritas Israel menegur Guterres dan pejabat PBB lainnya karena mengkritik serangan Israel yang menghancurkan Gaza. Guterres bahkan ditetapkan sebagai "persona non grata" oleh Israel pada tahun 2024. Tel Aviv juga menuduh karyawan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) berpartisipasi dalam serangan Hamas.
