Ketidakpastian akibat konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran, terutama di Selat Hormuz, mengharuskan Indonesia segera menerapkan kebijakan adaptif untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang meluas. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya diversifikasi risiko geopolitik secara substantif.
Diversifikasi Geopolitik sebagai Kunci
Dalam diskusi daring bertema "Jalan Buntu Perdamaian Iran-AS dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 1 pada Rabu (29/7/2026), Lestari yang akrab disapa Rerie mengungkapkan bahwa konflik sejak serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 telah mengganggu jalur vital Selat Hormuz. Selat ini mengalirkan sekitar seperlima minyak dan gas dunia, sehingga harga minyak dunia melonjak 25%-30% di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel menambah beban APBN sekitar Rp6,8 triliun. Sementara itu, pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS menambah beban sekitar Rp800 miliar. "Ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan penutupan Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi risiko geopolitiknya secara substantif," ujar Lestari dalam keterangannya.
Politik Bebas Aktif dan Langkah Antisipatif
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong pemanfaatan politik bebas aktif untuk membuka peluang di tengah ketidakpastian global. Ia berharap para pemangku kepentingan segera mengambil langkah antisipatif guna meredam dampak guncangan ekonomi global, sebagai bagian dari amanah konstitusi untuk melindungi setiap warga negara.
Pengamat Hubungan Internasional UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad, berpendapat bahwa kondisi perang AS-Iran saat ini masih harap-harap cemas. Setelah sempat berhenti, kedua negara kembali saling serang. "Apakah kondisi ini menandakan perundingan menghadapi jalan buntu? Cara kita memahami perang sangat penting dalam memperkirakan akhir dari proses perundingan," ujar Shofwan. Namun, ia menilai perang AS-Iran belum menghadapi jalan buntu karena saling serang itu merupakan bagian dari proses perundingan. Masing-masing pihak memiliki daya tawar dalam negosiasi terkait hal-hal sensitif. "Saya menilai perundingan AS-Iran belum buntu karena berdialognya tidak di atas meja, dalam bentuk saling serang itu," jelasnya.
Posisi Indonesia yang Canggung
Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Fisipol UGM, Siti Mutiah Setiawati, menilai Indonesia berada dalam posisi canggung dalam menyikapi perang AS-Iran. Menurutnya, Indonesia dinilai sudah berpihak pada salah satu negara yang berkonflik, sehingga ada kesulitan diplomasi yang harus segera diatasi. "Perundingan AS-Iran tidak kunjung membuahkan perdamaian karena pihak-pihak yang bertikai tidak komit dengan kesepakatan yang dicapai," ujar Siti. Ia berpendapat bahwa konflik AS-Iran adalah agresi AS atas wilayah kedaulatan Iran. Skema MoU dinilai sebagai hasil perundingan yang rendah dibandingkan Agreement atau Treaty, sehingga diperlukan komitmen kuat untuk menaati isi MoU jika kedua pihak menginginkan perdamaian.
Dampak Ekonomi dan Subsidi BBM
Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi berpendapat bahwa perang AS-Iran tidak berdampak langsung bagi Indonesia, tetapi menghasilkan dampak ikutan yang tidak terkendali. Kenaikan harga minyak dunia menimbulkan krisis energi dunia yang memicu inflasi dan mengganggu perekonomian global. Meskipun Indonesia belum menyatakan krisis energi karena masih memiliki produksi minyak 600 ribu barel per hari, Fahmy menilai kebijakan pemerintah saat ini belum mampu mengatasi dampak ikutan dari kenaikan harga BBM. "Pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengatasi sejumlah dampak tersebut," tegasnya.
Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal menambahkan bahwa perang AS-Iran memperbesar tantangan ekonomi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Menghadapi kondisi ini, stabilitas ekonomi nasional harus menjadi perhatian utama. Dinamika perang harus mendorong penataan kebijakan domestik yang adaptif. Faisal memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan anggaran subsidi BBM lebih dari Rp300 triliun. "Tanpa realokasi, refocusing, dan tambahan penerimaan negara, defisit APBN akan melampaui batas 3% dari PDB," ujarnya.
Tanda-Tanda Ketahanan Domestik
Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan bahwa berbagai lembaga global dinilai sudah tidak berfungsi efektif, dan dalam perundingan bilateral AS-Iran tidak saling menghormati, sehingga perang berpotensi berkepanjangan. Namun, ia melihat tanda-tanda kemampuan Indonesia keluar dari tekanan dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah peningkatan penjualan kendaraan listrik pada Juli 2026 sebesar 80,8% dibandingkan periode sebelumnya. Pangsa penjualan kendaraan listrik naik menjadi 18,3% dari total penjualan kendaraan. "Tanda lainnya, terkait mundurnya Gubernur BI yang tidak berpengaruh apa-apa, dengan kata lain sepertinya kita mulai belajar ndableg, masa bodoh apa pun yang terjadi," pungkas Saur.
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan narasumber Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A., Dr. Fahmy Radhi, M.B.A., dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D., serta Mohammad Faisal, Ph.D sebagai penanggap.
