Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah merupakan strategi efektif untuk membangun iklim kompetitif yang sehat antardaerah. Menurutnya, langkah ini juga mendorong kepala daerah agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.
Penghargaan sebagai Metode Kompetitif
“Jadi pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya lebih optimal,” ujar Mendagri dalam acara Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Tito menjelaskan, Indonesia memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam tata kelola pemerintahan daerah karena mencakup 552 daerah, terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan tidak cukup hanya berbasis pengawasan, tetapi juga perlu disertai mekanisme penghargaan.
“Saya berpendapat bahwa kita juga perlu dari Kemendagri untuk memberikan carrot atau penghargaan reward kepada rekan-rekan yang dianggap baik,” kata Mendagri.
Bukan Sekadar Seremonial
Tito menekankan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Di tengah banyaknya pemberitaan negatif tentang pemerintah daerah, penghargaan ini penting untuk menghadirkan keseimbangan informasi kepada publik. Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang bekerja baik namun belum mendapat sorotan cukup.
“Banyak kepala daerah yang baik, banyak kepala daerah yang berjuang, turun ke lapangan bertemu masyarakat, masuk ke perdalaman bertemu masyarakatnya yang kurang mampu, kurang beruntung, kreatif membuat terobosan-terobosan inovasi di berbagai bidang,” ungkapnya.
Publikasi terhadap daerah penerima penghargaan menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dan menumbuhkan kompetisi sehat. Narasi positif yang dibangun harus bertumpu pada kinerja nyata berbasis data dan indikator terukur agar capaian daerah terekspos lebih luas.
Insentif Fiskal Rp1 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Tito mengumumkan kebijakan pemberian insentif fiskal bagi daerah berprestasi dengan total anggaran sekitar Rp1 triliun. Dana tersebut akan disalurkan langsung ke kas daerah sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi yang diterima oleh Bapak-Ibu (Pemda) itu bukan untuk pribadi. Tapi masuk dalam tambahan APBD, yang akan kami transfer nanti ke rekening RKUD (rekening umum daerah masing-masing),” tegasnya.
Penilaian Objektif Berbasis Data
Proses penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari unsur pemerintah dan media. Indikator utama yang digunakan mencakup pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.
“Ini 4 kategori yang sebetulnya datanya sudah ada di BPS, yang stuntingnya turun, kemiskinan turun, kemudian inflasinya terkendali, semuanya sudah ada di BPS,” jelasnya.
Untuk menjaga keadilan dalam kompetisi, pemerintah menerapkan sistem penilaian berbasis regional dengan membagi daerah ke dalam enam wilayah. Dengan skema tersebut, daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif setara diharapkan dapat bersaing secara lebih proporsional.
