Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya buka suara terkait kembali munculnya pengungsi warga negara asing (WNA) asal Somalia, Afghanistan, dan Sudan yang mendirikan tenda di trotoar sekitar kantor UNHCR di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis, 2 Juli 2026. Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk menangani persoalan pencari suaka dari luar negeri tersebut.
Penanganan Pengungsi Domain Pemerintah Pusat
“Yang pertama untuk pengungsi ini adalah domainnya pemerintah pusat,” kata Pramono usai menghadiri Jakarta Kreatif Festival (JKF) di Istora Senayan, Sabtu (4/7/2026). Ia menekankan bahwa status dan proses suaka merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat, bukan Pemprov DKI.
Pemprov Akan Tertibkan jika Fasilitas Disalahgunakan
Meski demikian, Pramono menegaskan Pemprov DKI akan bertindak tegas apabila para pengungsi menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah secara tidak semestinya. “Tetapi kalau kemudian mereka (pengungsi) menggunakan fasilitas Pemerintah DKI Jakarta dengan tidak proper, saya tidak segan-segan untuk menertibkan itu. Kami akan segera tertibkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Satpol PP DKI Jakarta pernah menertibkan keberadaan para pengungsi tersebut, namun mereka kembali menempati trotoar yang sama. Pramono mengklarifikasi bahwa langkah penertiban yang dilakukan Pemprov DKI hanya terbatas pada penggunaan aset atau fasilitas milik Pemprov DKI, bukan menyangkut status para pengungsi sebagai pencari suaka.
Penertiban Terbatas pada Fasilitas Daerah
“Tetapi untuk kewenangan pengungsi itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” kata Pramono mengulangi. Dengan demikian, Pemprov DKI tidak akan campur tangan dalam proses suaka yang menjadi ranah UNHCR dan pemerintah pusat. Penertiban hanya dilakukan jika para pengungsi melanggar ketertiban umum atau menyalahgunakan fasilitas daerah seperti trotoar dan taman.
Keberadaan pengungsi di Jakarta Selatan ini kembali mencuat setelah sebelumnya sempat ditertibkan. Para pengungsi berasal dari tiga negara yang tengah dilanda konflik dan krisis kemanusiaan: Somalia, Afghanistan, dan Sudan. Mereka berkemah di trotoar sebagai bentuk protes atau menunggu proses pengurusan status pengungsi oleh UNHCR.
