Inggris Terapkan Rem Darurat Visa, Tutup Akses Pelajar dari 4 Negara
Pemerintah Inggris secara resmi mengumumkan penghentian penerbitan visa pelajar bagi warga negara dari empat negara, yaitu Afganistan, Kamerun, Myanmar, dan Sudan. Tidak hanya itu, visa kerja untuk pekerja terampil asal Afganistan juga ikut disuspensi. Langkah tegas ini diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris atau Home Office pada Selasa waktu setempat, sebagai respons terhadap lonjakan permohonan yang dicurigai sebagai upaya untuk masuk ke Inggris melalui jalur legal.
Lonjakan Permohonan dan Eksploitasi Sistem
Dalam pernyataan resminya, lembaga tersebut menyebut kebijakan ini sebagai penerapan "rem darurat" visa—yang pertama kalinya diberlakukan terhadap empat negara sekaligus. Kebijakan ini diambil menyusul data yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2021, hampir 135 ribu orang masuk ke Inggris secara sah menggunakan visa, kemudian mengajukan permohonan suaka setelah berada di dalam negeri. Pemerintah Inggris berdalih bahwa celah sistem inilah yang kini ingin ditutup untuk mencegah penyalahgunaan.
Meskipun klaim suaka dari pemegang visa pelajar dilaporkan turun 20 persen pada tahun 2025, mereka masih menyumbang 13 persen dari total klaim dalam sistem suaka Inggris. Khusus untuk pemohon dari Afganistan, Kamerun, Sudan, dan Myanmar, jumlahnya disebut "melonjak" lebih dari 470 persen dalam rentang waktu 2021 hingga 2025. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mencegah pihak-pihak yang "mengeksploitasi kemurahan hati" Inggris, dan menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Aturan Suaka yang Diperketat
Pengumuman ini datang hanya sehari setelah aturan suaka yang diperketat resmi berlaku di Inggris. Berdasarkan reformasi baru, status pengungsi bagi orang dewasa dan anak-anak yang menyertai mereka akan ditinjau ulang setiap 30 bulan. Jika negara asal dinilai telah aman, para pengungsi diharapkan untuk kembali. Sebelumnya, status pengungsi diberikan selama lima tahun, dengan peluang mengajukan izin tinggal tetap dan jalur menuju kewarganegaraan. Kini, kepastian itu menjadi lebih sementara dan rentan terhadap perubahan kondisi.
Untuk anak-anak tanpa pendamping, mereka tetap akan memperoleh izin tinggal lima tahun, sembari pemerintah merumuskan kebijakan jangka panjang bagi kelompok tersebut. Sementara itu, pencari suaka yang sudah berada di Inggris akan tetap diproses berdasarkan aturan lama yang lebih longgar. Kebijakan baru ini disebut meniru model Denmark—salah satu sistem suaka paling ketat di Eropa—yang sejak tahun 2015 telah meninjau status pengungsi setiap dua tahun secara rutin.
Dampak pada Panggung Politik Inggris
Isu migrasi semakin mendominasi panggung politik Inggris, dengan Partai sayap kanan Reform UK mencatat lonjakan elektabilitas dalam berbagai jajak pendapat. Partai ini mengusung agenda anti-migrasi yang tegas, yang mungkin mempengaruhi kebijakan pemerintah saat ini. Langkah pengetatan visa dan suaka ini mencerminkan upaya Inggris untuk mengendalikan arus migrasi dan menanggapi tekanan politik domestik, sambil menjaga integritas sistem imigrasinya dari potensi penyalahgunaan.
Dengan diterapkannya rem darurat visa ini, Inggris berharap dapat mengurangi jumlah permohonan suaka yang dianggap tidak sah, sekaligus mengirim pesan kuat bahwa negara tersebut tidak akan mentolerir eksploitasi terhadap sistem imigrasinya. Kebijakan ini juga menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan Inggris terhadap isu migrasi, yang semakin ketat dan selektif dalam menerima warga asing, terutama dari negara-negara yang dianggap berisiko tinggi.
