Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana untuk menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme yang dikelola Departemen Luar Negeri AS. Pernyataan ini disampaikan Trump saat duduk berdampingan dengan Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Turkiye, Rabu (8/7/2026). Langkah ini menandai perubahan besar dalam hubungan Washington dan Damaskus, yang telah memburuk selama puluhan tahun.
Perubahan Signifikan dalam Hubungan AS-Suriah
Sejak 1979, Suriah masuk dalam daftar negara sponsor terorisme AS, bersama dengan Iran, Korea Utara, dan sebelumnya Irak serta Libya. Pencantuman ini membawa sanksi ekonomi berat, larangan ekspor barang terkait pertahanan, dan pembatasan bantuan luar negeri. Penghapusan dari daftar tersebut akan membuka jalan bagi normalisasi hubungan dan potensi kerja sama ekonomi.
Menurut laporan, Trump memberi sinyal tegas saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan penghapusan Suriah dari daftar tersebut. “Kami akan mengambil langkah itu,” ujar Trump seperti dikutip oleh media internasional. Keputusan ini muncul setelah pertemuan bilateral antara Trump dan Al Sharaa yang membahas isu keamanan regional dan stabilitas di Timur Tengah.
Dampak Penghapusan Status Sponsor Terorisme
Penghapusan status ini akan memungkinkan Suriah untuk kembali mengakses bantuan ekonomi internasional dan investasi asing. Selama bertahun-tahun, sanksi AS telah menghambat pemulihan ekonomi Suriah pasca perang saudara. Langkah Trump juga dipandang sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh Iran di Suriah, yang selama ini menjadi sekutu utama Damaskus.
Namun, keputusan ini menuai kritik dari beberapa anggota Kongres AS dan kelompok hak asasi manusia. Mereka menilai bahwa Suriah belum sepenuhnya memutus hubungan dengan kelompok teroris seperti Hizbullah dan masih melakukan pelanggaran HAM berat. “Ini adalah langkah prematur yang mengabaikan catatan buruk rezim Suriah,” kata Senator Bob Menendez, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.
Reaksi dan Prospek ke Depan
Pemerintah Suriah menyambut baik pernyataan Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut langkah ini sebagai “pengakuan atas peran Suriah dalam memerangi terorisme.” Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menolak berkomentar langsung, namun menekankan pentingnya koordinasi sekutu dalam isu terorisme.
Proses penghapusan resmi memerlukan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri dan persetujuan Kongres. Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk memulai proses tersebut. Jika berhasil, ini akan menjadi perubahan kebijakan luar negeri AS yang paling signifikan di Timur Tengah sejak Perjanjian Abraham tahun 2020.
