Menlu Sugiono Tegaskan Kesiapan Prabowo Jadi Mediator untuk Redakan Eskalasi Timur Tengah
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto siap bertindak sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan usai serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang memicu peningkatan eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Kesiapan Mediasi Bergantung pada Kesepakatan Para Pihak
Sugiono menekankan bahwa kesediaan Prabowo untuk menjadi penengah bersifat kondisional, yaitu hanya jika kedua belah pihak, AS dan Iran, menyetujui untuk kembali ke meja perundingan. "Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya kita, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu (tak ingin ada negosiasi), ya kita kembalikan kepada mereka," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah menawarkan diri sebagai jembatan perdamaian, dengan fokus pada penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara. "Yang pasti, Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita," tambahnya.
Komunikasi dengan Iran dan Penyesalan atas Gagalnya Perundingan
Sugiono mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran beberapa hari sebelumnya. Dalam percakapan tersebut, dia menyampaikan sikap Indonesia yang menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang berujung pada peningkatan eskalasi militer. "Beliau menelepon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi," kata Sugiono.
Dia juga menekankan pentingnya agar kedua negara segera kembali bernegosiasi untuk menghindari dampak lebih luas, termasuk pada ekonomi global. "Kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah satu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan," jelasnya.
Pertemuan dengan Tokoh Bangsa dan Dampak Geopolitik
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang mantan presiden dan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik untuk pertemuan di Istana Jakarta pada 3 Maret 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah dan implikasinya bagi Indonesia.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyoroti kompleksitas posisi Indonesia dalam menghadapi konflik global. "Karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply oil, minyak, dan gas," ujar Hassan.
Dia menambahkan bahwa dampak konflik, seperti kenaikan harga minyak dunia, dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama melalui peningkatan subsidi energi. "Beban fiskal dapat meningkat signifikan jika pemerintah harus menjaga stabilitas harga bahan bakar dalam negeri," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, dalam keterangan terpisah.
Keterbukaan Prabowo dalam Menerima Masukan
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai pertemuan Prabowo dengan para tokoh bangsa mencerminkan sikap terbuka dalam menerima saran terkait kebijakan luar negeri. "Keterbukaan semacam ini jelas mencerminkan komitmen dari Presiden Prabowo membangun komunikasi secara inklusif dan transparan sekaligus juga untuk memastikan arah kebijakan luar negeri tetap tegak berpijak pada kepentingan nasional serta nilai-nilai kemanusiaan global," jelas Bawono.
Dia menambahkan bahwa dialog semacam ini bukan kali pertama dilakukan Prabowo, mengingat sebelumnya presiden juga telah mendengarkan masukan dari mantan menteri luar negeri mengenai langkah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Secara keseluruhan, Sugiono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia siap mengambil peran lebih aktif dalam situasi di Timur Tengah, dengan mediator sebagai salah satu opsi. Namun, implementasinya tetap bergantung pada kesediaan dan kemauan politik dari negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik.
