Pemprov Papua Barat Perkuat Diplomasi Lingkungan dengan Inggris untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat secara aktif memperkuat diplomasi internasionalnya dengan menjalin kerja sama strategis bersama Pemerintah Inggris dalam berbagai bidang pembangunan berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk mendukung agenda-agenda krusial mulai dari pelestarian lingkungan, pendidikan, hingga riset ilmiah yang berkelanjutan.
Pertemuan Tingkat Tinggi dan Evaluasi Deklarasi Manokwari
Inisiatif kerja sama ini ditandai dengan pertemuan tingkat tinggi antara Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, yang berlangsung di Jakarta. Gubernur Dominggus menjelaskan bahwa hubungan bilateral ini merupakan kelanjutan dari sinergi yang telah terbangun sejak periode pertama kepemimpinannya pada 2017-2022.
"Selasa 3 Februari 2026 kemarin, kami sudah lakukan pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk melanjutkan kerja sama yang pernah terjalin waktu periode pertama saya memimpin," ujar Dominggus, seperti dikutip dari Antara, Kamis 5 Februari 2026.
Pertemuan tersebut berfungsi sebagai forum evaluasi dan perencanaan, di mana kedua belah pihak membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari secara mendalam. Topik bahasan mencakup capaian yang telah diraih, tantangan di lapangan, serta peluang dukungan lebih lanjut dari Pemerintah Inggris melalui mekanisme kerja sama lintas kementerian yang terstruktur.
Implementasi Konkret melalui Kebijakan Tata Ruang
Sebagai bukti keseriusan, Pemprov Papua Barat telah menerjemahkan komitmen politik Deklarasi Manokwari ke dalam kebijakan tata ruang yang konkret. Melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah daerah menetapkan target ambisius:
- 70 persen kawasan hutan masuk kategori dilindungi
- 50 persen wilayah laut dijaga dengan prinsip pemanfaatan berkelanjutan
Kebijakan ini diperkuat dengan payung hukum otonomi khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan 23 peraturan daerah khusus yang mengatur pengakuan serta perlindungan hutan adat yang kini mulai diimplementasikan secara nyata.
"Dokumen RTRW yang ditetapkan pemerintah provinsi selaras dengan RTRW kabupaten dan nasional," tegas Dominggus.
Respons positif datang dari pihak Kedutaan Inggris yang mengapresiasi konsistensi Papua Barat. Saat ini sedang berlangsung pembahasan awal dengan Kementerian Kehutanan Indonesia terkait pendataan dan registrasi hutan adat di Papua, sebuah langkah maju dalam pengakuan hak masyarakat adat.
Manokwari sebagai Tuan Rumah Diplomasi Iklim Global
Guna mempertegas posisi Papua Barat di kancah global, Gubernur Dominggus memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mengundang secara langsung Duta Besar Inggris agar hadir dalam perhelatan internasional yang akan digelar di Manokwari.
"Saya juga undang Duta Besar Inggris untuk menghadiri dua agenda internasional yang akan diselenggarakan di Manokwari tanggal 9-14 Februari 2026," kata dia.
Dua agenda besar tersebut adalah:
- 12th International Flora Malesiana Symposium - wadah ilmiah internasional yang mengupas penelitian, dokumentasi, dan pelestarian flora di kawasan Malesiana
- International Nature-Based Climate Solutions Conference - forum yang fokus mencari solusi bagi krisis iklim global dengan memanfaatkan kekuatan alam
Kedua forum ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat branding Papua Barat sebagai "Provinsi Konservasi" yang berkomitmen penuh pada perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi Riset Botani dan Pengembangan SDM
Selain fokus pada kebijakan makro, kerja sama teknis juga terus digenjot. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menjalin kemitraan riset dengan institusi ternama dunia, Royal Botanic Gardens, untuk melakukan pemetaan kawasan tumbuhan penting. Data dari pemetaan ini akan menjadi basis ilmiah yang krusial dalam pengambilan kebijakan penataan ruang daerah di masa depan.
Salah satu hasil nyata dari pendekatan berbasis riset ini dapat dilihat langsung di lapangan melalui pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan lanskap ridge to reef (dari pegunungan hingga terumbu karang).
Di penghujung pertemuan, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi sorotan utama. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyampaikan kabar gembira berupa tawaran program beasiswa khusus bagi putra-putri Papua untuk melanjutkan studi di Inggris.
"Ini pertama kalinya ada aplikasi dari orang asli Papua untuk melanjutkan studi di Inggris, dan kami berharap ke depan lebih banyak mahasiswa dari Papua Barat dapat mengakses universitas di Inggris," jelas Dominic.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat teras Papua Barat, antara lain Inspektur Papua Barat, Kepala Dinas Kominfo Perstatik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Kepala Badan Penghubung Daerah, yang menunjukkan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap butir kesepakatan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Papua Barat, Charlie D. Heatubun, menambahkan bahwa pendekatan pembangunan di Papua Barat kini diarahkan pada konsep lanskap ridge to reef. Tujuannya agar agenda pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan dan energi, dapat berjalan beriringan dengan upaya konservasi dan perlindungan hak masyarakat adat tanpa saling menegasikan satu sama lain.
