Palestina Serukan Bantuan Internasional Hentikan Upaya Israel Kuasai Tepi Barat
Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, secara resmi menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera menghentikan langkah-langkah Israel yang bertujuan menguasai Tepi Barat. Mansour menegaskan bahwa upaya Israel ini dinilai sebagai perampasan tanah rakyat Palestina yang melanggar hukum internasional.
Mobilisasi Diplomatik Melawan Tindakan Ilegal
Dalam konferensi pers di markas besar PBB di New York, Mansour menyatakan bahwa Palestina sedang "memobilisasi" secara diplomatik untuk melawan upaya Israel yang dianggap ilegal. Ia didampingi oleh perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, menunjukkan dukungan luas terhadap perjuangan Palestina.
"Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra berpengaruh... akan menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini," kata Mansour, seperti dilansir Aljazeera. Ia juga menekankan bahwa Palestina tidak sendirian dalam perjuangan ini, dengan meningkatnya dukungan internasional yang memiliki kedalaman Arab, Islam, dan dari banyak negara lain.
Langkah-Langkah Israel yang Kontroversial
Kabinet keamanan Israel pada Minggu lalu menyetujui serangkaian langkah yang akan mempermudah Israel untuk merebut tanah Palestina dan membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini juga bertujuan memperluas kendali militer Israel di wilayah tersebut.
Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman di sana, yang secara tegas dinyatakan melanggar hukum internasional. Resolusi PBB berulang kali menyatakan pendudukan Israel ilegal, dan pada tahun 2024, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur melanggar hukum internasional.
Respons Internasional dan Kecaman
Negara-negara di seluruh dunia telah mengutuk tindakan Israel, namun belum ada konsekuensi atau sanksi internasional yang berarti terhadap negara tersebut. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melalui Duta Besar Turki untuk PBB Ahmet Yildiz, mengecam keras keputusan Israel.
"Kelompok OKI mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki," ucap Ahmet. OKI memperingatkan bahwa kebijakan ekspansionis Israel hanya akan memicu kekerasan dan konflik di kawasan.
Implikasi Politik dan Kunjungan Netanyahu
Upaya Israel untuk memperketat kendali atas Tepi Barat terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump, yang dikenal sebagai pendukung setia Israel, sebelumnya telah menyatakan penentangannya terhadap aneksasi Tepi Barat yang diduduki.
Pejabat Israel secara terang-terangan mengakui bahwa langkah-langkah saat ini bertujuan untuk mencaplok Tepi Barat dan mencegah pembentukan negara Palestina. Menteri Energi dan Infrastruktur Eli Cohen menyatakan bahwa langkah-langkah ini mewakili "kedaulatan de facto" atas wilayah tersebut.
