Menlu Sugiono Tegaskan Hak Palestina Tak Dapat Dilucuti di Sidang Dewan HAM PBB
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dengan tegas menyatakan bahwa hak-hak asasi rakyat Palestina merupakan sesuatu yang tidak dapat dilucuti oleh siapapun. Pernyataan kuat ini disampaikan dalam Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin, 23 Februari 2026.
Komitmen Indonesia dalam Konflik Global
Sugiono mengungkapkan keprihatinan mendalam Indonesia atas berbagai konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia, dengan penekanan khusus pada situasi di Palestina. "Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti," tegas Sugiono dalam pidatonya yang dipantau melalui siaran daring UN Web TV dari Jakarta.
Lebih lanjut, Menlu RI mendesak agar:
- Segala bentuk kekerasan di Palestina segera dihentikan
- Akses kemanusiaan diwujudkan secara penuh, aman, dan tanpa halangan
- Perdamaian yang adil dan berkelanjutan dicapai berdasarkan solusi dua negara
Peran Indonesia di Tingkat ASEAN
Tidak hanya fokus pada Palestina, Sugiono juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik di Myanmar melalui kerangka ASEAN. "Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong implementasi efektif Konsensus Lima Poin yang seharusnya menjadi dasar penghentian konflik di Myanmar," jelasnya.
Selain itu, Indonesia bertekad memperkuat peran Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (AICHR) sebagai mekanisme perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara. Sugiono menekankan bahwa tantangan kemanusiaan memerlukan pendekatan dialog dengan niat baik dan konstruktif yang berdasarkan objektivitas.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB
Sidang ke-61 ini menjadi momen bersejarah karena merupakan pertama kalinya Indonesia memimpin sidang Dewan HAM PBB melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro. Sidang yang berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026 ini mengangkat misi "Kepresidenan Untuk Semua" yang diusung Sugiono.
"Kepresidenan kali ini bukan hanya untuk Indonesia, ini adalah Kepresidenan Untuk Semua," tegas Sugiono sambil menyoroti tekanan besar yang dihadapi multilateralisme saat ini. Dia mengingatkan agar Dewan HAM PBB tidak terpolarisasi atau terkesan selektif dalam menangani kasus HAM karena hal tersebut dapat merusak legitimasi dan mengurangi kepercayaan global.
Isu-Isu Tematik yang Diangkat
Selama periode kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, sejumlah isu tematik penting akan dibahas, antara lain:
- Pencegahan sunat perempuan
- Budaya perdamaian
- Pembiayaan pembangunan berkelanjutan
- Hak penyandang disabilitas
- Hak anak
Sugiono menekankan bahwa solusi untuk mengakhiri konflik secara berkelanjutan tidak dapat dipaksakan, melainkan harus dibentuk melalui kepercayaan dan sikap saling menghargai. "Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua," tegasnya.
Indonesia sebagai Jembatan Dialog
Dalam konteks perbedaan pandangan yang kerap muncul di forum internasional, Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjembatani perbedaan melalui dialog dan mendengarkan semua pihak secara saksama. "Sifat universal HAM seharusnya mempersatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah kita," katanya dengan penuh keyakinan.
Dia menambahkan bahwa relevansi Dewan HAM PBB di masa depan sangat bergantung pada konsistensi dan ketegasan tanpa terpolitisasi atau bersikap selektif. Dengan kepemimpinan Indonesia, diharapkan dewan ini dapat tetap kredibel dan relevan dengan menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan integritas dan prinsip dasar.
